ROKAN HILIR  – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan torehan berbagai capaian strategis, mulai dari optimalisasi penegakan hukum, pemulihan keuangan negara hingga pengamanan proyek strategis daerah.

Capaian tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Kejari Rokan Hilir, Khaidir, dalam refleksi kinerja akhir tahun di Aula Kantor Kejari Rohil. Is menyebut seluruh bidang berkontribusi aktif dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada Bidang Pembinaan, Kejari Rohil didukung oleh 65 personel yang terdiri atas 21 jaksa dan 44 pegawai non-jaksa, serta diperkuat 11 CPNS dan 17 PPNPN. 

Baca :

• » Wabup Rohil Gandeng Perusahaan Perbaiki Jalan Lintas Tanah Putih–Pujud
• » Langgar Aturan, Satpol PP Rohil Tertibkan Pedagang di Bundaran Ikan
• » Kasatpol PP Rohil Minta Personel Tingkatkan Disiplin

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp12.765.798.173 dari pagu Rp13.388.835.000 atau setara 95,35 persen. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp1.155.929.480 dari target Rp1.362.200.000 atau 84,9 persen.

Kinerja signifikan juga ditunjukkan Bidang Intelijen melalui penerbitan 19 surat perintah operasi untuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kejari Rohil turut mengamankan tiga proyek strategis milik pemerintah daerah dengan total nilai anggaran Rp38.486.984.701.

Selain itu, intelijen kejaksaan melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat sebanyak 10 kali, penerangan hukum empat kali, serta program edukasi hukum kepada masyarakat melalui Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan Jaksa Menjawab sebanyak 10 kegiatan. 

Sepanjang 2025, dua buronan berhasil diamankan. Optimalisasi pelayanan publik juga dilakukan melalui pengelolaan media sosial resmi Kejari Rohil. Sebanyak 2.283 konten dipublikasikan melalui Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, dan YouTube sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Di Bidang Tindak Pidana Umum, Kejari Rohil menangani 718 perkara yang ditandai dengan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dari jumlah tersebut, 673 perkara masuk tahap prapenuntutan, 711 perkara dituntut, 655 perkara dieksekusi, serta empat perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. 

Dari penanganan perkara pidana umum ini, Kejari Rohil berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp296.506.500.

Sementara itu, kontribusi terbesar terhadap pemulihan keuangan negara dicatat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Sepanjang 2025, Kejari Rohil menangani dua perkara litigasi, 77 surat kuasa khusus bantuan hukum nonlitigasi, serta 41 kegiatan pendampingan hukum dan 14 pelayanan hukum langsung.

 Dari 35 SKK, Kejari Rohil berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp14.038.508.365 serta mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupa 32 unit kendaraan roda empat.

Pada Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Kejari Rohil melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak empat kali dengan total 296 perkara pidana umum dan pidana khusus. 

Selain itu, dilakukan pengembalian barang bukti sebanyak 96 kali, penjualan langsung atau lelang tiga kegiatan, serta pemeliharaan barang bukti sembilan kegiatan.

Dari bidang ini, Kejari Rohil menyetorkan uang rampasan sebesar Rp65.145.080 dan PNBP hasil lelang serta penjualan langsung sebesar Rp343.895.000.

Sejumlah penghargaan turut mengukuhkan kinerja Kejari Rohil sepanjang 2025. Di antaranya peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri menjadi Tipologi Tipe A, serta penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Riau berupa Capaian Kinerja Terbaik Peringkat 1 Bidang Tindak Pidana Umum, Peringkat 2 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Peringkat 3 Bidang Intelijen Kategori Percepatan Pelaporan.

Khaidir menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dan bentuk akuntabilitas institusi kepada masyarakat.

“Refleksi kinerja ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik. Ke depan, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas penegakan hukum dan berharap dukungan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan berintegritas,” pungkasnya. *