PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya fokus pada penyelesaian tunda bayar dan tunda salur sebagai prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di awal tahun 2026.

Pesan disampaikannya saat memimpin Apel Pagi Perdana Tahun 2026 bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau, di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).

Menurut SF Hariyanto, seluruh tugas pemerintahan memang penting, namun dalam kondisi fiskal saat ini, ada pekerjaan yang harus didahulukan karena menyangkut kepentingan banyak pihak.

Baca :

• » Masjid Raya Pekanbaru Matangkan Persiapan Tradisi Petang Megang
• » Pimpin Rapat Pengusutan Gajah Dibunuh, Irjen Herry: Proses Hukum Adil dan Transparan
• » Benny Rahman Terpilih Pimpin IKA Prodi HPT Faperta Unri

"Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur. Itu yang paling ditunggu-tunggu masyarakat," tegasnya.

Ia mengungkapkan, Provinsi Riau saat ini masih menghadapi defisit anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut menuntut seluruh ASN untuk bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan meningkatkan kinerja agar persoalan tunda bayar dan tunda salur dapat segera diselesaikan.

SF Hariyanto mengakui bahwa pada tahun 2025 lalu, tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal, khususnya terkait tunda bayar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan secara optimal.

"Tahun 2025 memang sangat berat. Tapi kita sudah mengupayakan penyelesaian sebaik mungkin. Tahun 2026 ini harus jauh lebih baik," ujarnya.

Memasuki tahun anggaran 2026, Plt Gubernur Riau juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyaring program dan kegiatan secara ketat, berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan fiskal daerah. Ia menekankan bahwa kondisi keuangan Riau yang masih dalam tahap pemulihan tidak memungkinkan adanya kebijakan yang tidak realistis.

"Semua kegiatan tahun 2026 harus skala prioritas. Sudah disepakati bersama kepala OPD dan inspektorat, maka itu yang dikerjakan," katanya.

Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditetapkan tidak berubah di tengah jalan. OPD diminta konsisten menjalankan program yang telah disepakati untuk menghindari persoalan baru dalam pelaksanaan anggaran.

SF Hariyanto juga secara tegas melarang pembukaan kembali kegiatan untuk proses lelang tambahan, karena berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran. "Kalau sudah disepakati, jangan nanti dibuka lagi dan dilelang. Kalau dilelang lagi, nanti bisa bengkak dan makin memberatkan keuangan daerah," jelasnya.

Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, Plt Gubernur Riau juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kejujuran di seluruh jajaran pemerintahan. Ia optimistis, dengan dua prinsip tersebut, persoalan defisit anggaran dapat diselesaikan tanpa polemik berkepanjangan.

"Dalam situasi keprihatinan ini, kebersamaan dan kejujuran menjadi kunci. Insyaallah, kita tidak perlu ribut-ribut, defisit ini bisa kita selesaikan," ungkapnya.

SF Hariyanto juga menyampaikan optimismenya terhadap target APBD 2026 sebesar Rp8,3 triliun. Ia menilai target tersebut masih realistis untuk dicapai, seiring dengan kerja keras dan sinergi semua pihak.

Pemerintah Provinsi Riau, kata dia, telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau, guna mendukung pencapaian target pendapatan daerah.

"Target APBD kita Rp8,3 triliun. Insyaallah yakin dan percaya, karena kita sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya," terangnya.

Ia menutup dengan harapan agar seluruh potensi daerah dapat dimaksimalkan secara profesional dan transparan demi mendorong pemulihan fiskal dan kesejahteraan masyarakat Riau.

"Kalau kita bekerja keras, insyaallah hasilnya bisa kita capai," pungkasnya.*