ROKAN HILIR -  Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menggelar rapat darurat guna menyikapi persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Kamis (26/3), di Mess Pemda, Jalan Perwira.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, Asisten I Rahmatul Zamri, Inspektorat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran komisaris dan direksi PT SPRH, termasuk Manajer SPBU Batu 4.

Langkah ini diambil menyusul berulangnya kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU milik daerah yang memicu keresahan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya nelayan.

Baca :

• » Pastikan Kenyamanan Jamaah, Wabup Rohil Dampingi CJH Ke Batam Via Ferry
• » Calon Jamaah Haji Rohil Mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci
• » HPT Rohil Juara Turnamen Tenis Meja IKTS Cup

Dalam rapat itu, Bistamam menegaskan akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh PT SPRH.

“Kami akan segera melaksanakan RUPS untuk memberhentikan direktur utama PT SPRH dan menunjuk pejabat baru. Ini merupakan kondisi darurat demi menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memberikan tenggat waktu tiga hari kepada pengelola SPBU Batu 4 agar operasional kembali normal. “Jangan sampai aktivitas masyarakat lumpuh, terutama para nelayan,” tegasnya.

Selain itu, Bistamam memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap PT SPRH. Ia menegaskan bahwa setiap temuan penyimpangan akan ditindaklanjuti secara hukum.

“Jika ditemukan pelanggaran, segera proses sesuai ketentuan hukum. Pihak yang terbukti bersalah akan diberhentikan,” katanya.

Bistamam  juga mengingatkan manajemen SPBU agar lebih selektif dalam merekrut dan mengawasi karyawan guna mencegah praktik kecurangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal menyebutkan bahwa kebutuhan BBM meningkat menjelang Lebaran dan tradisi Cheng Beng, sementara kuota yang tersedia terbatas, yakni 32 kiloliter.

“Kami berharap SPBU segera beroperasi normal. Manajemen SPRH dan SPBU harus bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Inspektur Daerah Sarman Syahroni menyatakan pihaknya tengah mempercepat proses audit sesuai instruksi pimpinan dan memastikan hasilnya akan disampaikan secara transparan.

Ia menegaskan, setelah pembenahan manajemen melalui RUPS dan terbentuknya kepengurusan baru, proses administrasi, termasuk penarikan dana rekening PT SPRH, akan segera dipulihkan agar operasional SPBU kembali berjalan lancar.*