PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu dalam rangka mempelajari strategi pengendalian dampak terhadap potensi penerimaan daerah, Selasa (7/4/2026). Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Riau. Turut membahas optimalisasi pemungutan pajak, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kunjungan menjadi ajang berbagi pengalaman antar daerah, terutama dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan pihaknya ingin menggali praktik terbaik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola sektor perkebunan sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Baca :

• » Abdul Wahid Ajak Warga Riau Ikuti Fakta Sidang Secara Utuh, Tegaskan Tak Bersalah
• » UIN Suska Riau Gelar Tabligh Akbar Bersama UAS
• » May Day 2026: KSBSI Riau Soroti Pelanggaran Upah hingga PHK Sepihak di Perusahaan

"Kami ingin mempelajari bagaimana Riau mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor perkebunan, sekaligus mengendalikan dampak yang ditimbulkan. Ini penting agar kebijakan yang diambil tetap berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, namun juga menyimpan tantangan, terutama terkait dampak lingkungan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta pengawasan yang konsisten.

Mian berharap hasil kunjungan ini dapat diadaptasi di Provinsi Bengkulu dengan menyesuaikan karakteristik daerah setempat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendapatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pengendalian dampak terhadap potensi penerimaan daerah harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

"Optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan," jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Riau terus memperkuat kebijakan serta pengawasan pada sektor-sektor strategis, termasuk perkebunan kelapa sawit, guna memastikan peningkatan penerimaan daerah tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

"Komitmen kami adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian dampak lingkungan melalui kebijakan yang terukur dan pengawasan yang konsisten," tambahnya.

Lebih lanjut, Syahrial menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan semakin optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.*