PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat pada 2026. Salah satunya melalui rapat koordinasi pendanaan penanggulangan karhutla yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/4/2026).

Rapat  dipimpin Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, sebagai tindak lanjut arahan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto terkait usulan hibah pendanaan yang telah diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Bobby Rahmat, mengungkapkan bahwa Riau menghadapi ancaman serius fenomena Super El Nino atau yang kerap disebut "El Nino Godzilla" pada periode April hingga Oktober 2026.

Baca :

• » Fenomena El Nino Mengintai, Rohil Siaga Hadapi Bencana Karhutla
• » Jelang May Day, Brimob Riau Siaga Penuh Lewat Latihan PHH
• » Siaga di Idulfitri, Tim Fire Brigade Pertamina RU II Dumai Berjibaku Padamkan Karhutla

Fenomena diperkirakan memicu kemarau panjang, peningkatan suhu ekstrem, serta memperbesar risiko kebakaran, terutama di wilayah lahan gambut yang mendominasi sebagian kawasan Riau.

"Super El Nino berpotensi memicu karhutla besar, terutama di lahan gambut yang sangat rentan. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan tinggi, termasuk pemadaman intensif dan patroli terpadu bersama TNI, Polri, dan BPBD," ujar Bobby.

Ia menegaskan, upaya antisipasi tersebut membutuhkan dukungan personel yang memadai serta kesiapan pendanaan agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal.
Senada dengan itu, Zulkifli Syukur menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

"Kita harus waspada dan mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi kemungkinan terjadinya Super El Nino. Semua stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi," katanya.

Menurutnya, kesiapan personel di lapangan harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini juga membahas mekanisme pendanaan agar dapat digunakan secara tepat dan akuntabel.

Zulkifli menambahkan, sejumlah pihak seperti Polda Riau, jajaran TNI, hingga instansi terkait telah menyusun proposal kebutuhan secara rinci.

"Proposal dari masing-masing stakeholder akan diverifikasi oleh tim teknis, sehingga setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dan pencairan anggaran tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," jelasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, pihak swasta, dan masyarakat terus diperkuat agar potensi karhutla dan dampak Super El Nino dapat ditekan semaksimal mungkin.*