PEKANBARU - Plt Gubernur Riau (Gubri)  SF Hariyanto menegaskan seluruh daerah di Provinsi Riau harus berada dalam kondisi siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menekankan tidak boleh ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan di tengah ancaman musim kemarau ekstrem akibat Super El Niño.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026). Rapat ini diikuti oleh TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan langkah penanganan berjalan terkoordinasi dan terpadu.

Dalam arahannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan bahwa berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari normal, datang lebih awal, dan berdurasi lebih panjang akibat potensi El Niño. Kondisi ini harus kita antisipasi secara serius karena berpotensi meningkatkan risiko karhutla di berbagai wilayah.

Baca :

• » Plt Gubri Minta Perusahaan Patuhi Regulasi Ketenagakerjaan
• » Abdul Wahid Ajak Warga Riau Ikuti Fakta Sidang Secara Utuh, Tegaskan Tak Bersalah
• » Plt Gubri Ingatkan Calon Komisaris dan Direksi BUMD Bekerja Keras

"Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Dari 12 kabupaten/kota, 10 daerah sudah menetapkan status siaga, namun masih ada 2 daerah yang belum, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan saya minta ini segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini tidak boleh ada perbedaan kesiapsiagaan antar daerah. Kita harus berada dalam satu level kesiapan agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal dan tidak terkendala koordinasi.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Riau juga telah menyiapkan dukungan sumber daya secara konkret untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, kesiapsiagaan telah diperkuat melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebanyak tiga kali di berbagai lokasi.

“Apel siaga telah dilaksanakan pada 5 Maret 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin bersama Menko Polhukam, kemudian 25 April 2026 di Rumbai dan 26 April 2026 di Dumai bersama Menteri Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kesiapan lintas sektor, " jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada 25 April 2026 telah dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian karhutla Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup di Pekanbaru. Melalui berbagai rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan persepsi, tidak ada keterlambatan merespon, dan tidak ada keraguan dalam bertindak. 

“Semua pihak harus bergerak dalam satu komando, dengan koordinasi yang kuat dan tindakan yang cepat, agar upaya pengendalian karhutla dapat berjalan efektif,” tutupnya.*