PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Ferry Yunanda, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan.

Ferry dihadirkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/4/2026),  bersama saksi Brantas Hartono selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR-PPKP serta Hendra Lesmana selaku satpam.

Para saksi memberikan keterangan untuk terdakwa Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam.

Baca :

• » PPN Kilang Dumai Hadirkan Pasar Murah Bagi 1.000 Warga Prasejahtera
• » Living World Pekanbaru dan Gebyarkuliner.id Kembali Hadirkan Festival Kuliner Terbesar
• » Perkuat Budaya Membaca, Apical Hadirkan Bantuan Buku untuk Siswa SDN 05 Lubuk Gaung

Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan terhadap pemahaman anggaran di Dimas PUPR-PKPP Riau sebesar Rp3,55 miliar.

Seperti biasanya, persidangan diramaikan oleh simpatisan dan pendukung Abdul Wahid. Mereka memadati ruang sidang, dan kursi tunggu pengunjung di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Hidup Abdul Wahid," teriak seorang simpatisan ketika melihat Abdul Wahid dibawa memasuki ruang sidang.

Teriakan disambut ucapan 'Allahu Akbar. Hidup Pak Gubernur. Kita bawa pulang Pak Gub," oleh pengunjung yang berada di dalam ruang sidang Mujiono.

Ferry Yunanda merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan pada Abdul Wahid.yang namanya sering disebut dipersidangan.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Ferry berperan dalam rapat dan menyampaikan adanya permintaan fee dari anggaran yang didapat oleh enam Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Dinas PUPR-PPKP Riau.

Para saksi juta menyerahkan uang fee yang telah dikumpulkan kepada Ferry Yunanda untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas PUPR-PKPP Riau. Disebutkan uang itu untuk operasional gubernur.

Ferry menjabat sebagai sekretaris dinas sejak 2025. Ia menjelaskan anggaran untuk sekretaris sebesar Rp100 miliar, yang dominan untuk belanja pegawai.

Sekitar 90 persen wajib dibayarkan untuk pegawai. Sementara sisanya digunakan untuk operasional kantor, seperti alat tulis kantor (ATK).

Ia juga menjelaskan terkait adanya pergeseran anggaran di Dinas PUPR-PPKP Riau, khususnya pergeseran tahap III pada tahun 2025.

Menurutnya pembahasan soal pergeseran dilakukan sejak April 2025. Sebelum usulan dilakukan pembahasan bersama kepala bidang dan kepala UPT. "Di mana skala prioritas yang harus dikerjakan," ucapnya. *