PEKANBARU — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kita Dumai (GEMPA) menggelar aksi unjuk rasa di Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (22/5/2026). 

Massa mendesak kepolisian segera menindak praktik distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang diduga marak terjadi di Kota Dumai.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait penegakan hukum terhadap dugaan mafia migas di Dumai. 

Baca :

• » Hadiri Sidang, Arsadianto Rachman Bersama Massa PP Beri Dukungan untuk Abdul Wahid
• » Gempa 7,4 Magnitudo Guncang Jepang Utara, Muncul Peringatan Tsunami
• » Nasdem Riau Protes Keras, Desak Tempo Minta Maaf Atas Pemberitaan dan Ilustrasi Kontroversi

Mereka menilai praktik penyelewengan BBM telah menimbulkan keresahan masyarakat karena berdampak pada kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam orasinya, massa menyebut aktivitas mafia migas di Kota Dumai diduga berlangsung secara terbuka, baik melalui gudang-gudang penimbunan BBM ilegal maupun distribusi melalui jalur laut.

“Kami mahasiswa Dumai dan Pekanbaru melakukan aksi sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap kondisi distribusi BBM di Dumai. Hingga kini masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU,” ujar salah seorang perwakilan massa.

Massa aksi juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia migas tersebut. Mereka menilai aparat kepolisian di wilayah Dumai belum bertindak tegas dalam memberantas aktivitas ilegal itu.

Dalam aksinya, massa meminta Kapolda Riau mengevaluasi kinerja Kapolres Dumai yang dianggap gagal menertibkan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal.

“Kami meminta Kapolda Riau segera menindak tegas mafia BBM ilegal dan menncopot Kapolres Dumai karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” kata perwakilan massa.

Massa juga menyinggung ironi kondisi Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak, tetapi masyarakatnya masih mengalami kesulitan memperoleh BBM.

“Riau dikenal sebagai daerah kaya minyak, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM,” ujar orator lainnya.

Perwakilan massa, Muhammad Arsyad, mengatakan dugaan praktik ilegal tersebut tidak hanya terjadi di tingkat gudang, tetapi juga diduga melibatkan distribusi melalui SPBU hingga kapal suplai oil bunker (SPOB) di sejumlah pelabuhan Kota Dumai.

“Khususnya mulai dari permainan di SPBU hingga SPOB yang ada di pelabuhan-pelabuhan Kota Dumai. Kami meminta Kapolda Riau segera menindak tegas mafia BBM ilegal dan mencopot Kapolres Dumai,” ujarnya.

Menurut Arsyad, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, termasuk dokumentasi dugaan aktivitas gudang BBM ilegal di Dumai.

“Kami sudah menyerahkan bukti-bukti yang kami dapatkan kepada pihak Polda Riau,” katanya.

Ia juga mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang melakukan pengambilan gambar menggunakan drone di lokasi gudang BBM ilegal.

“Ada rekan-rekan di Dumai yang melakukan pengambilan gambar menggunakan drone di gudang BBM ilegal dan diduga mendapat intimidasi. Bukti-buktinya sudah kami serahkan ke Ditreskrimsus Polda Riau,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai jenis BBM yang mengalami antrean panjang, Arsyad menyebut kondisi tersebut terjadi pada BBM jenis Pertalite dan solar.

Dalam aksi itu, massa menyampaikan lima tuntutan kepada Polda Riau, yakni:

Mengusut gudang BBM dan CPO ilegal, tidak tegas kapal SPOB ilegal, audit SPBU bermasalah,  transparansi penegakan hukim dan mempercepat pengawasan distribusi BBM.

Massa juga memberikan ultimatum akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3x24 jam.

Menanggapi aksi tersebut, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, Agus Prihandika, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa dan akan menyampaikannya kepada pimpinan.

“Terima kasih atas aspirasi teman-teman. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan,” ujar Agus.

Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib  dengan pengawalan aparat kepolisian. *