PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat di tengah belum stabilnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menurunkan kinerja. Ia meminta seluruh jajaran tetap solid dan fokus mencari jalan keluar yang realistis.

"Pendapatan kita berada di angka Rp8,3 triliun. Begitu juga dengan kiriman dari pemerintah pusat, anggaran transfer dari pusat ke daerah masih belum lancar. Kita sudah memohon dan meminta tetapi belum ada, namun jangan jadikan masalah," ujar SF Hariyanto usai melantik ratusan pejabat eselon III dan IV di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/05/2026).

Baca :

• » Pemprov Riau Mutasi 300 ASN Sekwan DPRD Riau, Ini Penjelasan Plt Gubri
• » Curah Hujan Tinggi, Kabupaten dan Kota di Riau Diminta Siaga Banjir
• » Tingkatkan PAD, Plt Gubri Sebut Butuh Sinergi Pusat, Daerah dan Investor

Menurutnya, kondisi fiskal yang sedang dihadapi Pemprov Riau tidak boleh memicu keresahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta tetap bekerja keras dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

"Yang penting kita bekerja keras menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan catatan menggali potensi tidak boleh memberatkan masyarakat, ini kata kuncinya," tegasnya.

SF Hariyanto juga mengungkapkan, Pemprov Riau segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dampak implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Ia menilai, aturan dalam UU HKPD memberi konsekuensi cukup besar bagi daerah, terutama di tengah tersendatnya transfer dana pusat.

"Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, dan kami akan segera mengundang Kabupaten/Kota karena dampak dari Undang-Undang HKPD ini sangat berat bagi kita semua. Sudah transfer pusat tidak lancar, aturan UU HKPD ketat, dan belanja pegawai kita sangat tinggi," ungkapnya.

Meski dihadapkan pada tekanan fiskal yang berat, ia meminta seluruh OPD tetap optimistis dan tidak menyerah pada keadaan. Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab dengan kerja keras dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Ini adalah tantangan yang sangat berat, tetapi tidak masalah. Kita jangan mengeluh dan jangan putus asa. Kita harus siap, solusinya adalah kita semua jangan pasrah dan harus bekerja keras. Untuk DPMPTSP dan Bapenda, saya lihat kinerjanya sudah sangat bagus," katanya.

Selain fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov Riau juga terus mendorong penguatan investasi yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Pemerintah tetap membuka peluang bagi investor yang ingin menanamkan modal di Bumi Lancang Kuning.

Namun demikian, SF Hariyanto menegaskan setiap investor diwajibkan membuka rekening di BRK Syariah serta mendaftarkan NPWP di Riau agar kontribusi pajak dapat masuk ke daerah.

"Ini aturan wajib dan tidak bisa ditawar-menawar. Sekarang sudah banyak perusahaan yang membuka rekening di BRK Syariah, tinggal kesiapan BRK Syariah untuk mengimbangi kebutuhan dari masing-masing perusahaan tersebut," tegasnya.*