RENGAT - Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos, M.Si memimpin langsung kunjungan kerja dan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Rabu (08/07)

Dalam kunjungannya, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian, AP, M.Si, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan Pemkab Inhu disambut hangat oleh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Bupati Ade Agus Hartanto menjelaskan, fokus utama konsultasi untuk mencari saran, solusi, serta stimulus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca-terjadinya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Inhu.

Baca :

• » Pemkab Inhu Rumuskan Arah Pembangunan Kelapa Sawit Melalui RAD-KSB
• » Ini Tanggapan dan Langkah Pemkab Inhu Setelah APBD-P Ditolak
• » BPR Indra Arta Tingkatkan Profesionalisme Melalui Pelatihan Service Excellent

"Melalui pertemuan ini, kami berharap Ditjen Bina Keuda Kemendagri dapat memberikan arahan serta regulasi stimulus yang tepat agar Pemkab Inhu mampu mengoptimalkan potensi PAD secara mandiri dan keluar dari tekanan fiskal yang ada," ujar Ade Agus Hartanto.

Adapun dampak pemotongan dana transfer pusat yang saat ini tengah dihadapi Pemkab Inhu meliputi Refocusing Anggaran yaitu Terjadinya pemotongan anggaran untuk berbagai kegiatan serta hambatan pada pembangunan fisik di Kabupaten Inhu, serta Munculnya kendala dalam pemenuhan hak-hak pegawai. Seperti keterlambatan pembayaran Gaji ke-13 dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mengapresiasi langkah proaktif yang ditunjukkan oleh Pemkab Inhu. Pihaknya menyatakan siap memberikan asistensi serta supervisi yang diperlukan.

"Kami siap memberikan asistensi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi," tegas Agus Fatoni.

Roadshow Jilid 2 ini menjadi komitmen dan langkah nyata Pemkab Inhu dalam menjemput aspirasi sekaligus berkoordinasi langsung dengan kementerian/lembaga di pemerintah pusat demi mencari solusi terbaik bagi daerah.*