PEKANBARU - Bantuan Pemerintah Pusat untuk penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai disalurkan ke sejumlah pemerintah daerah di Riau. Untuk di Provinsi Riau, terdapat delapan pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan tersebut termasuk pemerintah provinsi Riau. 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8481/SJ tentang bantuan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Karhutla. Delapan pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan untuk penanganan Karhutla, yakni Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, besaran bantuan pemerintah pusat tersebut berbeda-beda setiap daerahnya. Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. 

Baca :

• » Di Balik Canting: Kisah Putri Tujuh dan Mimpi yang Terus Bertumbuh
• » PT Gandaerah Hendana Gelar Edukasi Pencegahan Stunting
• » SKK Migas dan KKKS Sumbagut Ajak 20 Pimpinan Media Daerah Perkuat Kolaborasi lewat Energy Meet Up

“Besaran bantuannya berbeda-beda setiap daerah. Disesuaikan dengan kondisi daerah dan juga potensi Karhutla -nya,” sebutnya, Rabu.

Dikatakannya, Pemprov Riau menerima bantuan sebesar Rp30 miliar. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah yang mengalami karhutla dengan intensitas tinggi.

Bantuan tersebut telah diterima dan langsung masuk ke rekening kas daerah. Selanjutnya, dana itu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung penanganan Karhutla.

"Penggunaan dana bantuan tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Penggunaannya telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri," jelas Syahrial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional petugas yang bertugas di lapangan. Selain itu, anggaran juga diperbolehkan untuk pengadaan peralatan yang berkaitan langsung dengan penanganan Karhutla.

"Jadi, sifatnya itu operasional untuk kebutuhan penanganan Karhutla. Bisa juga untuk pencegahan Karhutla seperti membangun sekat kanal atau embung,” ujarnya.*