JAKARTA - Isu tentang pelabelan makanan yang menggunakan Palm Oil Free (POF) harus dilihat dari perspektif yang stategis karena telah merusak reputasi Indonesia. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam keynote speechnya pada acara #INAPalmoil Talkshow bertajuk “Food Labelling Threaten Palm Oil Market” yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 16 September 2020.

“Dalam perspektifnya POF tentu saja tidak baik atau merugikan industri kelapa sawit. Namun pada konteksnya, secara stategis yang dirugikan bukan semata-mata stakeholder sawit tetapi Republik Indonesia karena dibelakangnya adalah persepsi dan informasi yang menyesatkan, dan merugikan baik reputasi Indonesia secara umum maupun pemerintah, regulator, serta berbagai pihak tentu yang melakukan penegakan hukum,” tutur Mahendra.

Sebelumnya, isu label POF merupakan isu seputar kesehatan seperti saturated fat yang telah dibantah secara ilmiah sehingga apabila dilakukan dengan alasan demikian maka akan menyesatkan konsumen. Pada akselerasinya, POF dikaitkan dengan isu deforestasi yang digulirkan dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak.

Baca :

• » Dubes Uni Eropa Apresiasi Strategi PTPN IV PalmCo Wujudkan Industri Sawit Berkelanjutan
• » PalmCo dan Agrinas Perkuat Produksi Minyakita untuk Ketahanan Pangan Nasional
• » Batik dan Jalan Panjang UMKM Binaan PalmCo Menembus Pasar Modern

Mahendra menjelaskan tren POF di luar negeri dilatarbelakangi dan didorong oleh beberapa faktor diantaranya adanya idealisme suatu kelompok tertentu, sikap proteksionisme dari para ekstrimis sayap kanan dan juga kepentingan-kepentingan marketing yang mengambil peluang demi kepentingan pasar.

“Saya yakin pasar Indonesia juga memiliki beberapa idealisme serupa, namun kita bersyukur Badan POM yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas memahami posisi strategis produk kelapa sawit,” ujar Mahendra.