JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih rendah. Padahal tahun ini akan berakhir dalam waktu tiga minggu lagi.

“Kalau kita lihat angka belanjanya, penyerapannya belanjanya baru mencapai 65,74%. Sedangkan untuk kabupaten atau kota 62,68%,” katanya dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Rabu (2/12/2020).

“Apa artinya ini? Artinya uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya sedemikian, menurut persentase tersebut. Padahal kita tahu ini sudah menjelang akhir tahun,” lanjutnya.

Baca :

• » PSPS Tunjuk Akhyar Ilyas jadi Pelatih Kepala
• » 11 Daerah di Riau Siaga Darurat Karhutla
• » Pengurus Korda IAPI Riau Dilantik

Meskipun begitu, dia mengaku paham dengan problematika yang sedang dihadapi oleh pemda. Kemendagri pun menggandeng Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) untuk membantu Pemda dalam menuntaskan hambatan-hambatan realisasi belanja.

Tito kembali mengingatkan bahwa realisasi belanja di masa pandemi ini merupakan penggerak roda perekonomian di masyarakat. Dia mengingatkan agar kepala daerah memiliki skenario optimis di situasi saat ini.

“Oleh karena itu di tahun 2020 ini, evaluasi anggaran yang ditarget oleh Bapak Presiden, realisasi belanja bisa mencapai minimal 95%, karena belanja negara dalam situasi kontraksi ekonomi saat ini terjadi ketidakpastian karena adanya masalah pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai realisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah belum begitu cepat. Bahkan daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat.

"Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan." katanya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021.

Dia memaparkan, untuk alokasi kesehatan, daerah yang memiliki anggaran hingga Rp30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai dengan akhir Oktober, realisasinya baru Rp14,9 triliun.*