PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan mencatat antusiasme tinggi guru dalam seleksi calon Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK Negeri se-Provinsi Riau. Sebanyak 821 pelamar tercatat mendaftar untuk mengisi 69 jabatan kepala sekolah yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Seleksi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pendaftaran dibuka selama lima hari, mulai 8 hingga 12 Januari 2026, dan ditutup dengan jumlah pendaftar yang cukup signifikan.

Baca :

• » 66 Guru PAUD Dumai Melangkah Menuju Pembelajaran yang Lebih Bermakna dan Kreatif
• » Pengurus DPC PJI Rokan Hulu 2026-2029 Dikukuhkan
• » Pengurus Icati Riau Periode 2026-2029 Dilantik, Dorong Minat Siswa Lanjutkan Pendidikan ke Taiwan

"Hingga hari terakhir pendaftaran, total pendaftar mencapai 821 orang. Dari jumlah tersebut, 12 orang memiliki sertifikat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS), sementara 809 lainnya belum memiliki sertifikat, namun tetap dapat mengikuti seleksi sesuai ketentuan," ungkap Erisman, Rabu (14/1/2026).

Meski hanya sebagian kecil pelamar yang memiliki sertifikat BCKS, Erisman menegaskan bahwa seluruh pendaftar tetap diperlakukan setara dalam tahapan awal seleksi. Namun demikian, sertifikat BCKS menjadi nilai tambah karena menunjukkan kesiapan dan kompetensi calon kepala sekolah.

"Guru yang memiliki BCKS tentu memiliki keunggulan, karena telah melalui pelatihan dan seleksi khusus. Ini membuktikan kompetensi manajerial dan profesional dalam kepemimpinan pendidikan, yang sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek dan program Guru Penggerak," jelasnya.

Setelah pendaftaran ditutup, panitia seleksi langsung memasuki tahap verifikasi berkas administrasi yang berlangsung mulai 13 hingga 30 Januari 2026. Seluruh dokumen pelamar akan diperiksa dan dinilai oleh tim seleksi.

"Penilaian dilakukan oleh panitia seleksi dan tim pertimbangan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Setelah seluruh berkas diverifikasi dan dinilai, hasil seleksi akan diumumkan melalui ruang GTK," kata Erisman.

Pengisian jabatan ini dilakukan untuk mengakhiri status Plt pada 69 SMA/SMK Negeri yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan, mulai tahun 2026 jabatan kepala sekolah tidak lagi boleh dijabat oleh Plt, melainkan harus diisi oleh kepala sekolah definitif.

"Pengisian jabatan kepala sekolah bertujuan memenuhi kebutuhan pimpinan satuan pendidikan di lingkungan Pemprov Riau serta meningkatkan kinerja sekolah agar mencapai standar yang diharapkan," tutur Erisman.*