|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mempercepat perizinan angkutan bermotor. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperlancar distribusi logistik di daerah.
Upaya dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Senin (27/4/2026) sore, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Fokus utama pertemuan menyelesaikan hambatan administratif serta memastikan proses perizinan berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Usai rapat, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan percepatan perizinan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi dan logistik.
"Perizinan harus lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit agar memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ini harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara tepat dalam proses perizinan. Kesesuaian dengan regulasi dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kendala di kemudian hari.
"Dengan penerapan KBLI yang tepat, seluruh proses bisa berjalan sesuai aturan. Kami harap seluruh instansi memahami dan mengimplementasikannya dengan baik," jelasnya.
Selain itu, SF Hariyanto mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi lintas instansi guna menghindari tumpang tindih kebijakan. Ia menegaskan bahwa ego sektoral harus dihilangkan demi menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efisien.
"Kita harus bekerja dalam satu sistem. Pelayanan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan investasi di daerah," tegasnya.
Menutup arahannya, Ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen mempercepat proses perizinan angkutan barang. Dengan sinergi yang kuat, Pemprov Riau optimis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.*