PEKANBARU - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Okta menegaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan sosial.

Menurutnya, pembangunan kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan sosial, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Benjamin saat menjadi narasumber kuliah umum Program Pascasarjana Universitas Riau (UNRI) bertema "Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia Melalui Inovasi, Riset, dan Kolaborasi Perguruan Tinggi" di Gedung Student Center Kampus Bina Widya, Pekanbaru, Selasa (4/8/2026).

Baca :

• » Pemprov Riau Buka Pendaftaran Beasiswa, Ini Syaratnya
• » Pekan Ini, Operasi Pasar Murah Pemprov Riau di Pekanbaru dan Kampar
• » Peresmian Kantor Baru KONI Riau Akan Digelar Bersamaan HUT ke-69 di Stadion Utama

Dalam paparannya, Benjamin menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial sebagai strategi nasional untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan agar lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Program ini dirancang agar keluarga penerima manfaat memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial secara berkelanjutan," jelas Benjamin.

Selain PKH, pemerintah juga terus menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

Menurut Benjamin, berbagai intervensi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

"Pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial yang memengaruhi status kesehatan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi agar berbagai program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik kehadiran Wakil Menteri Kesehatan di Universitas Riau.

Menurutnya, kunjungan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.

"Kehadiran Bapak Wakil Menteri memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung arah kebijakan kesehatan nasional sekaligus melihat peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan dari Provinsi Riau," ujar SF Hariyanto.

Ia mengungkapkan, pembangunan manusia di Provinsi Riau menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau tahun 2025 mencapai 76,31 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Riau di peringkat ke-10 dari 38 provinsi di Indonesia.

Di sektor kesehatan, sambungnya, usia harapan hidup masyarakat Riau juga mencapai 74,74 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun.

Meski demikian, SF Hariyanto mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari prevalensi stunting yang masih berada pada angka 20,1 persen, angka kematian ibu dan bayi, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan penyakit tidak menular, hingga peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah pesisir.

"Di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat sejumlah indikator yang menjadi perhatian kami. Karena itu, kami membutuhkan pandangan akademik untuk menentukan intervensi yang tepat, memahami perbedaan kondisi antarwilayah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang dijalankan," katanya.

Menurut SF, tema kuliah umum tersebut sangat relevan karena menghadirkan ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah membawa persoalan riil di lapangan, perguruan tinggi menghadirkan solusi berbasis riset, sedangkan pemerintah pusat memberikan arah kebijakan nasional.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Riau siap memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan agenda riset kesehatan, penguatan sistem rujukan, integrasi data, peningkatan pelayanan publik, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan.

"Kami siap mendukung melalui penyediaan data sesuai ketentuan, memfasilitasi lokasi penelitian, serta membuka ruang diskusi agar hasil riset dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah," tegasnya.

Pada kesempatan itu, SF Hariyanto juga mengungkapkan bahwa kehadirannya memiliki makna istimewa. Selain sebagai kepala daerah, ia juga hadir sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau.

"Saya hadir dengan dua peran, sebagai kepala daerah dan sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Riau yang ingin terus belajar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama para akademisi," ungkapnya.

Ia berharap Program Pascasarjana Universitas Riau terus melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga perjalanan akademik ini melahirkan insan-insan hebat yang mampu memberikan manfaat besar bagi pembangunan Provinsi Riau dan Indonesia," tutup SF Hariyanto.*