PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai dapat melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 setelah nomor registrasi anggaran tersebut diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menargetkan realisasi anggaran mencapai 90 persen hingga akhir tahun 2026. Target tersebut dikejar dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Mulai hari ini, sudah bisa dijalankan (APBDP 2026)," kata SF Hariyanto saat ditemui di Gedung Daerah, Senin (26/10/2026).

Baca :

• » BEI: Investor Pasar Modal Riau Tembus 711.432 Hingga Agustus 2026
• » Oknum Anggota Biddokes Polda Riau Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak
• » Bangun Kepercayaan Publik, Kajati Riau Tekankan Informasi Akurat dan Transparan

Ia mengatakan, evaluasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau dan seluruh OPD menjadi salah satu langkah untuk mempercepat realisasi anggaran. Dalam rapat tersebut, Pemprov Riau membahas perkembangan program serta kesiapan pelaksanaan kegiatan yang telah diakomodasi dalam APBDP 2026.

"Hari ini kami bersama Pak Sekda dan rekan-rekan OPD telah melakukan evaluasi kegiatan 2026. Kami juga membahas APBDP yang sudah disahkan dan nomor registrasinya sudah keluar, sehingga sekarang sudah dapat dilaksanakan," ucapnya menjelaskan.

SF Hariyanto menegaskan, setiap OPD harus memastikan seluruh dokumen administrasi pendukung telah siap sebelum merealisasikan anggaran. Kelengkapan dokumen dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan hingga akhir tahun anggaran, ia meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti program dan pekerjaan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing.*