RENGAT – Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hulu (Inhu), Ir. H. Hendrizal, M.Si, angkat bicara terkait peliknya persoalan agraria di daerah saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pemerintah Provinsi Riau. Acara berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (22/9).

Dalam kesempatan itu, Wabup Hendrizal menyampaikan sederet masalah yang dihadapi masyarakat Inhu. Salah satunya, tumpang tindih lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas sekitar 600 hektar.

“Sertifikat lahan diterbitkan oleh BPN Inhu, tapi wilayahnya masuk Kabupaten Pelalawan. Ini jadi polemik, karena masyarakat sudah menggunakan sertifikat itu sebagai jaminan kredit di bank. Sementara, hasil sawit mereka kini tidak bisa lagi dinikmati karena masuk kawasan TNTN,” ujar Hendrizal.

Baca :

• » Bupati Apresiasi PSMTI Run Indragiri Hulu
• » Wabup Rohil Gandeng Perusahaan Perbaiki Jalan Lintas Tanah Putih–Pujud
• » Kapolres Inhu Pamit Pindah Tugas Ke Kabupaten Bengkalis

Tidak hanya itu, Wabup juga menyoroti persoalan masyarakat adat Talang Mamak di kawasan Bukit 30. Hingga kini, ratusan kepala keluarga tidak bisa memperoleh sertifikat meski sudah turun-temurun bermukim dan membentuk dusun.

“Kami bersama LAMR meminta kejelasan batas wilayah, terutama terkait HGU yang sering bergeser pasca pemekaran. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat ketidakpastian ini,” tegasnya.

Melalui forum ini, Pemkab Inhu berharap suara masyarakat bisa tersampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus menjadi pijakan dalam memperjuangkan penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan.

Kunker difokuskan pada inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Komite I DPD RI, KH. Muhammad Mursyid, P.d.I, menegaskan, evaluasi UUPA mutlak dilakukan mengingat usianya sudah lebih dari enam dekade dan tidak lagi sepenuhnya menjawab dinamika agraria saat ini.*