JAKARTA - Kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di di Pulau Sumatera diperkirakan Rp59,25 triliun hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Angka tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mendagri Tito mengatakan estimasi tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun," kata Tito.

Dia memerinci, kebutuhan anggaran terbesar berada di Provinsi Aceh sebesar Rp 33,75 triliun, disusul Sumatera Barat Rp 13,5 triliun, dan Sumatera Utara paling kecil. "Sumatera Utara lebih dikit lah, Rp 12 triliun," ujar Tito dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca :

• » Arus Nataru di Tol Trans Sumatera Naik 43 Persen
• » Polda Riau Kirim Tiga Alat Berat untuk Percepatan Pemulihan Banjir di Agam
• » Fokus Pemulihan Psikososial, PT PPP Minamas Plantation Gelar Trauma Healing Anak di Aceh Tamiang

Menurut dia, anggaran pemulihan tersebut mencakup berbagai kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur publik di wilayah terdampak bencana. "Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain," kata Tito.

Dia menjelaskan, proses pemulihan pascabencana tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja. Penanganan akan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh KL," ujar Tito.

Sementara itu, pembangunan jembatan darurat pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana masih ditalangi TNI AD dengan skema utang. Fakta itu baru diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak di lokasi yang sama.

Purbaya mengaku, selama ini, mengira pendanaan pemulihan berjalan lancar karena pencairan dilakukan melalui satu pintu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," kata Purbaya.

Ketidaktahuan Purbaya itu pun direspons Maruli yang duduk di sebelahnya. Dia pun berkelakar setelah mengetahui adanya beban biaya yang belum terbayarkan. "Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya.

Suasana rapat sempat mencair ketika Purbaya menanyakan jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut kepada pemilik jembatan. "Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" ucapnya.

Maruli pun menjawab singkat. "Ya tentara, Pak (sebagai jaminan)," yang disambut tawa peserta rapat.*