PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan siap melaksanakan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan ini menjadi perhatian serius, terutama karena adanya pembatasan penganggaran bagi pegawai non-ASN yang pengangkatannya tidak sesuai dengan regulasi terbaru.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Riau, Endy Novelly, menegaskan Pemprov Riau sepenuhnya berpedoman pada surat edaran Kemendagri yang diterbitkan pada Februari 2025.

Baca :

• » Brimob Riau Dirikan Dapur Lapangan dan Gelar Makan Bersama Suporter PSPS Pekanbaru
• » Laga Kontra Sriwijaya FC, Kapolda Riau dan Suporter PSPS Gelar Doa Bersama
• » Bidpropam Polda Riau Gelar Bakti Sosial di Pesantren Nurul Azhar Pekanbaru

"Kami benar-benar mempedomani surat edaran tersebut," ujar Endy usai rapat penataan Non-ASN dan Non-Database Pemprov Riau di Kantor Gubernur Riau, Rabu (8/10/2025).

Meski anggaran honorarium THL sudah disiapkan dalam APBD sebagai bagian dari komponen non-ASN, Pemprov Riau belum bisa mencairkan pembayaran tersebut. Hal ini karena adanya pembatasan regulasi dari Kemendagri terkait keabsahan status pengangkatan THL.