PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan bahwa isu mengenai adanya gerakan "bersih-bersih" pejabat di lingkungan birokrasi Riau tidak benar dan sepenuhnya merupakan informasi hoaks.

Penegasan ini disampaikan untuk merespons maraknya kabar di media sosial yang dinilai menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Teza Dasra, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/11/2025), menegaskan perlunya meluruskan informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi fitnah.

Baca :

• » 6.000 Penari Zapin Pecahkan Rekor Dunia, Riau Tegaskan Marwah Budaya Melayu
• » Pengurus Icati Riau Periode 2026-2029 Dilantik, Dorong Minat Siswa Lanjutkan Pendidikan ke Taiwan
• » Kabag Ops Brimob Polda Riau Dampingi Kapolda Panen Raya Jagung di Kampar

"Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa informasi soal adanya ‘bersih-bersih’ pejabat itu tidak benar. Pemerintah Provinsi Riau bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Kami berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh opini yang menyesatkan," ujar Teza.

Teza menyoroti salah satu berita berjudul "Dua Pejabat Riau Didesak Mundur, SF Hariyanto Disebut Lakukan Bersih-bersih Birokrat Warisan Abdul Wahid" yang dinilainya tendensius, tidak berimbang, serta berisi opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang diberitakan.

"Poin-poin spesifik yang disebutkan dalam judul maupun isi berita tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang tidak berdasar," tegasnya.

Lebih lanjut, Teza menyampaikan bahwa Pemprov Riau mempertimbangkan langkah untuk melaporkan pemberitaan tersebut ke Dewan Pers. Hal ini dilakukan karena informasi yang keliru dan tidak akurat tersebut dinilai dapat merugikan martabat pribadi dan institusi pemerintah.

"Dugaan kesalahan, kekeliruan, serta ketidakakuratan fakta dalam pemberitaan itu menjadi alasan kuat bagi kami untuk mempertimbangkan pelaporan ke Dewan Pers," tambah Teza.

Pemprov Riau mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak jelas asal-usul dan validitasnya.*