PEKANBARU - Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Peduli Tani Nelayan (DPD-GPTN) Provinsi Riau periode 2025–2030 resmi dilantik.

Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi organisasi untuk bergerak cepat merumuskan program kerja dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pangan daerah.

Ketua Umum GPTN Pusat, Harmanto SP, menegaskan bahwa GPTN dibentuk sebagai wadah penguatan petani dan percepatan program nasional di sektor pertanian. 

Baca :

• » 6.000 Penari Zapin Pecahkan Rekor Dunia, Riau Tegaskan Marwah Budaya Melayu
• » Pengurus Icati Riau Periode 2026-2029 Dilantik, Dorong Minat Siswa Lanjutkan Pendidikan ke Taiwan
• » Kabag Ops Brimob Polda Riau Dampingi Kapolda Panen Raya Jagung di Kampar

Ia menjelaskan, GPTN merupakan transformasi dari Gerakan Petani Prabowo - Gibran yang diinisiasi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 1 Desember 2023.

Setelah melalui penyesuaian administrasi, organisasi ini resmi berdiri pada 17 Mei 2020 dengan nama Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN). 

Harmanto menyampaikan bahwa agenda besar GPTN ke depan adalah menjalankan konsep food estate partisipatif, terutama di daerah yang memiliki potensi lahan luas namun minim pendataan dan pengelolaan.

"Tidak semua lahan tercatat oleh pemerintah pusat. Di situlah GPTN hadir untuk memastikan lahan-lahan potensial bisa digarap, dikelola, dan dikoordinasikan dengan baik," ujar Harmanto, Kamis (11/12/2025) sore, di Purwo Farm, Kelurahan Agrowisata, Rumbai. 

Ia mencontohkan, program Brigade Pangan Kementerian Pertanian yang menargetkan 15 petani muda untuk mengelola 200 hektare, dinilai sangat mungkin direplikasi dalam skema partisipatif.

Dengan dukungan teknologi pertanian yang kini semakin maju, pengelolaan lahan diyakini dapat dilakukan secara lebih efektif.

Harmanto menyoroti persoalan klasik pertanian, yakni lemahnya manajemen usaha tani. Sebagian besar petani masih berperan sebagai "superman" menanam, mengolah, menjual, mencari pasar, hingga mencari modal sendiri.

"Kita ingin memutus pola lama itu. Petani harus disokong manajemen yang baik, akses pembiayaan, pemasaran, dan teknologi," katanya.

GPTN juga telah diajak pemerintah untuk menjadi verifikator petani penerima bantuan modal tanpa bunga, sebuah terobosan yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat.

Harmanto menilai komoditas kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Riau. Selain permintaan dunia meningkat, khususnya dari Tiongkok yang kini menggunakan santan sebagai pengganti susu dalam industri kopi, komoditas ini juga merupakan tanaman rakyat yang mudah dibudidayakan.

"Nanam lima pohon kelapa saja sudah bisa jadi uang. Harganya pun naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000–Rp8.000 karena permintaan ekspor," jelasnya.

Di sisi lain, Riau juga pernah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan populasi kelapa terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Ketua GPTN Riau, Erfan Effendi, menyampaikan bahwa seluruh sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan akan diperkuat dalam satu gerakan terpadu.

"Program pemerintah dan GPTN berjalan searah. Kita akan bekerja dalam kolaborasi agar Riau menjadi provinsi yang mandiri pangan," tegasnya.

Erfan menyebut salah satu fokus GPTN Riau adalah mengoptimalkan potensi 1.320 hektare sawah di Kelomuda, Kepulauan Meranti, mengingat ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari provinsi lain masih sangat tinggi.

Meski potensi lahan besar, persoalan SDM pertanian di Riau masih menjadi hambatan utama. Untuk itu GPTN berencana memperkuat pelatihan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di Indonesia.

Terkait pupuk, GPTN Riau juga menyoroti mahalnya pupuk nonsubsidi dan masalah distribusi.

"Pupuk selalu menjadi isu sensitif. Kita sedang menunggu data terbaru kuota pupuk subsidi di Riau agar dapat sinkron dengan dinas terkait," kata Erfan.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga dasar gabah minimal Rp6.000–Rp6.500, sebagai langkah mendorong petani kembali bergairah.

Erfan memaparkan sejumlah target besar yang akan menjadi fokus kerja organisasi dalam beberapa tahun ke depan. 

Ia menegaskan bahwa GPTN Riau hadir untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui program yang lebih nyata dan terukur.

"Salah satu agenda utama adalah menggerakkan food estate partisipatif. Konsep ini menempatkan petani sebagai pusat pengembangan kawasan pangan terpadu sehingga mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengelola yang merasakan langsung manfaat ekonomi," bebernya. 

GPTN Riau juga akan melakukan optimalisasi lahan-lahan tidur, termasuk pemanfaatan 162.000 hektare kawasan perhutanan sosial. Lahan ini dinilai berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pangan dan komoditas strategis lainnya.

Erfan menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat beberapa komoditas unggulan Riau, seperti kelapa, padi, hortikultura, dan peternakan.

"Penguatan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, hingga pemasaran," ujarnya. 

Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor pertanian, GPTN Riau juga mendorong hadirnya pembiayaan tanpa bunga bagi petani. Skema ini diharapkan membantu petani terlepas dari jeratan beban modal dan memberikan ruang lebih luas untuk bertumbuh.

Di sisi lain, GPTN Riau berkomitmen melakukan perbaikan manajemen usaha tani dan peningkatan kualitas SDM. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan teknologi tepat guna agar petani dapat mengelola usaha secara lebih profesional dan berdaya saing.

"Seluruh target ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan gerakan nyata untuk mendorong kemandirian pangan dan esejahteraan petani di Provinsi Riau," tuturnya. *