MINAS – Di tengah bentang alam Riau yang terus berubah, jejak Gajah Sumatera kini semakin terbatas. Provinsi Riau saat ini hanya menyisakan delapan kantong populasi Gajah Sumatera, dengan jumlah keseluruhan yang diperkirakan 216 ekor.

Kondisi itersebut menempatkan Riau sebagai salah satu wilayah dengan tantangan konservasi gajah paling kompleks di Pulau Sumatera.

Gambaran tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, dalam kegiatan Bincang Konservasi bertema “Bersinergi untuk Masa Depan Gajah Sumatera: Edukasi, Kolaborasi, dan Konservasi” yang digelar di PLG Minas, Kaabupaten Siak, Jumat malam (12/12/2025).

Baca :

• » Daftar Tim Lolos Perempatfinal Piala Afrika
• » JNE Resmi Jadi Official Logistics Partner Konser Dua Delapan Padi Reborn 2026
• » Festival Sagu Nusantara Kembali Digelar di Meranti

Menurut Supartono, delapan kantong gajah tersebut merupakan sisa habitat alami yang masih digunakan gajah sebagai ruang jelajah, mencari pakan, dan berkembang biak. Namun, kondisi masing-masing kantong tidak lagi utuh.

“Populasi Gajah Sumatera di Riau saat ini berada di delapan kantong. Sebagian masih saling terhubung, tetapi sebagian lainnya mulai terisolasi akibat perubahan fungsi lahan,” ujarnya.

Pemantauan menggunakan GPS collar menunjukkan bahwa gajah-gajah Riau masih aktif bergerak, terutama di wilayah Restorasi Ekosistem Riau (RER) bagian Utara dan Tenggara, serta di antara kantong Balai Raja dan kawasan sekitarnya.

Data tersebut menegaskan bahwa gajah masih membutuhkan ruang jelajah yang luas dan saling terhubung.

Namun, Supartono mengingatkan, tidak semua kantong berada dalam kondisi aman. Sejumlah kawasan mengalami penyusutan habitat yang signifikan.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, permukiman, dan infrastruktur memutus koridor alami, memaksa gajah keluar dari habitatnya dan masuk ke areal masyarakat.

“Ketika koridor alami gajah terputus, konflik hampir tidak bisa dihindari. Inilah tantangan utama konservasi gajah di Riau saat ini,” katanya.

Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada gajah. Ancaman perburuan, jerat, racun, serta kematian anak gajah akibat faktor non-alami kerap terjadi dan menjadi perhatian publik.

Kondisi ini mempertegas bahwa populasi Gajah Sumatera di Riau berada dalam fase yang sangat rentan.

Sebagai langkah strategis, BBKSDA Riau mendorong pembangunan dan penguatan koridor satwa liar yang menghubungkan antar-kantong gajah.

Upaya ini merupakan arahan langsung dari Menteri dan dipandang sebagai solusi jangka panjang agar gajah dapat bermigrasi dengan aman tanpa harus melintasi permukiman atau kawasan produksi intensif.

BBKSDA Riau sendiri mengelola 21 kawasan konservasi dengan luas sekitar 440 ribu hektare yang tersebar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Namun, upaya perlindungan tersebut dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, yakni hanya 196 personel untuk dua provinsi.

“Konservasi Gajah Sumatera tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan peran aktif semua pihak,” tegas Supartono.

“Gajah adalah satwa kunci ekosistem. Jika gajah hilang, keseimbangan hutan akan terganggu. Karena itu, menjaga delapan kantong gajah yang tersisa di Riau adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Zona Rokan dan Tanggung Jawab Industri

Di antara wilayah jelajah gajah tersebut, Zona Rokan menjadi kawasan yang krusial. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang beroperasi di wilayah ini, menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian Gajah Sumatera.

Komitmen itu disampaikan Manager Investment PHR, R. Budi Soenarto, yang menjelaskan bahwa Zona Rokan merupakan wilayah operasi darat terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 6.200 kilometer persegi, mencakup sejumlah kabupaten di Provinsi Riau.

“Dengan cakupan operasi yang sangat luas dan jumlah pekerja yang besar, interaksi antara aktivitas operasional dan ekosistem tidak dapat dihindari. Karena itu, konservasi keanekaragaman hayati menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” ujar Budi.

Sejak 2022 hingga 2023, PHR telah melakukan studi keanekaragaman hayati yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Studi tersebut mengidentifikasi isu degradasi habitat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap habitat satwa.

Sebagai tindak lanjut, PHR bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya Fakultas Kehutanan, untuk melanjutkan kajian melalui penelitian vegetasi, publikasi ilmiah, dan digitalisasi basis data satwa liar.

Dalam kurun 2020–2023, tercatat 177 konflik manusia dan gajah, termasuk di wilayah yang bersinggungan dengan area operasi PHR. Untuk merespons kondisi tersebut, PHR menjalankan berbagai program konservasi terintegrasi.

Program tersebut meliputi pemasangan delapan unit kamera trap, penerapan Smart Patrol dengan GPS collar, serta pengayaan vegetasi untuk meningkatkan ketersediaan pakan alami.

Pada periode 2022–2023, PHR juga menanam agroforestri ramah gajah seluas sekitar 225 hektare di kawasan perlintasan gajah.

Selain mendukung konservasi, rehabilitasi vegetasi tersebut juga berdampak pada penyerapan karbon. Pada 2021, serapan karbon tercatat mencapai 1,28 ton, dan diperkirakan terus bertambah.

Hasil pemantauan menunjukkan keberadaan sekitar 75 ekor gajah di tiga wilayah operasi PHR. Untuk mendukung habitat, perusahaan telah menanam 13.500 bibit tanaman. Di sisi sosial, lebih dari 32.000 bibit agroforestri ditanam di lahan seluas 325 hektare milik masyarakat.

Patroli rutin dilakukan di area sekitar 140.000 hektare yang mencakup 34 desa, dilengkapi sistem peringatan dini guna meminimalkan risiko konflik.

“Konservasi gajah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat,” kata Budi.

Media dan Alarm Kepunahan

Dari sisi media, Eko Faizin, perwakilan jurnalis, menilai peran pers sangat strategis dalam konservasi gajah. Ia menegaskan bahwa media tidak seharusnya hanya hadir saat konflik terjadi.

“Yang lebih penting adalah membangun edukasi dan kesadaran publik sebelum konflik itu muncul,” ujarnya.

Eko menjelaskan, data lama mencatat enam kantong gajah di Riau, namun kini berkembang menjadi delapan kantong, seiring keterhubungan populasi dengan wilayah Sumatera Utara dan Jambi. Menurutnya, data tersebut harus disampaikan secara utuh agar publik memahami skala persoalan.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen hutan di wilayah kantong gajah, terutama di Utara dan Tenggara, mengalami kerusakan akibat perambahan. Tekanan ini mendorong gajah keluar kawasan, memicu konflik, dan menimbulkan korban jiwa.

Dalam empat bulan terakhir, tercatat korban manusia, termasuk seorang perempuan dewasa dan seorang anak berusia delapan tahun.

Dari sisi satwa, kasus gajah betina hamil mati diduga diracun di Bengkalis, kematian anak gajah jinak di PLG Sebanga, perburuan gading, serta anak gajah liar yang terjerat menunjukkan bahwa ruang hidup gajah belum aman.

“Gajah kehilangan ruang, manusia kehilangan rasa aman. Jika dibiarkan, kepunahan lokal hanya tinggal menunggu waktu,” tegas Eko.

Ia menutup dengan seruan kolaborasi lintas pihak dan mengingatkan bahwa tanpa pemulihan habitat dan keterbukaan, Gajah Sumatera berisiko hilang secara permanen dari alam Riau.*