PEKANBARU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Riau menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di tengah derasnya kritik dan desakan mundur yang dialamatkan kepadanya.

Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, menilai serangan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan sarat kepentingan politik.

Nama Raja Juli kembali menjadi sorotan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI terkait isu deforestasi dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam forum itu, beberapa anggota dewan bahkan meminta ia mundur dari jabatannya.

Baca :

• » Bupati Inhu Ziarah ke Makam Raja-Raja Indragiri
• » HKI Percepat Penanganan Permanen Longsor Lembah Anai, Target Rampung Juli 2026
• » APBD Riau 2026 Proses Evaluasi di Kemendagri

Juandy menegaskan bahwa selama memimpin Kementerian Kehutanan, Raja Juli tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan maupun izin pertambangan yang dapat memicu kerusakan lingkungan.

Ia menyebut, Menteri Kehutanan  konsisten menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya reboisasi dan pemulihan hutan.

"Menhut Raja Juli Antoni sudah sangat jelas dalam RDP, tidak ada IPPKH, tidak ada izin tambang yang beliau keluarkan. Fokus beliau adalah penanaman kembali, evaluasi kawasan bencana, dan penyelidikan bersama Polri untuk mengungkap penyebab bencana," tegas Juandy.

PSI Riau menilai desakan sebagian anggota DPR agar Raja Juli mundur lebih bersifat tendensius daripada berdasar fakta.

Menurut Juandy, justru banyak program pemulihan lingkungan yang telah dijalankan, seperti reforestasi, penetapan hutan adat, hingga pengembangan skema hutan karbon.

Ia menilai tudingan tersebut hanya upaya mencari kambing hitam atas persoalan lingkungan, alih-alih mendorong solusi yang substansial.

Juandy berharap seluruh pihak, termasuk legislatif, dapat bekerja sama memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan secara menyeluruh, bukan saling menyalahkan.*