PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat. Komitmen disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, usai Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Pemulihan TNTN di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (20/1/2026).

Syahrial menyampaikan rapat diinisiasi langsung oleh Gubernur Riau sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas negara yang dijalankan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta Kelompok Kerja Terpadu Penanganan Tesso Nilo (KTP2TN).

"Gubernur menginisiasi rapat ini untuk mengevaluasi seluruh proses yang telah berjalan, termasuk progres tugas negara yang diberikan kepada Satgas PKH dan KTP2TN," ujar Syahrial.

Baca :

• » Polda Riau Usut Dugaan Perkebunan Sawit Ilegal 885 Hektare di Rohul, 10 Saksi Diperiksa
• » Polda Riau Periksa Saksi Terkait Dugaan Pungli Rp1,2 Miliar Kades Sontang
• » KI Riau Gesa Penyelesaian Sengketa Informasi

Dalam rapat tersebut, disampaikan Syahrial bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Bupati Kuantan Singingi dan Bupati Pelalawan, memaparkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing. Salah satu fokus utama pembahasan adalah pendataan penguasaan lahan di kawasan TNTN serta kebutuhan lahan pengganti bagi masyarakat terdampak.

"Pendataan mencakup luas lahan yang telah terdata serta kebutuhan lahan pengganti, mengingat TNTN merupakan kawasan hutan yang kewenangannya berada di Kementerian Kehutanan," jelasnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, kawasan konservasi TNTN memiliki luas lebih dari 80 ribu hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare telah diserahkan oleh masyarakat. Namun, progres relokasi hingga akhir 2025 baru mencapai 227 kepala keluarga dari target sekitar 600 kepala keluarga.

"Itu yang kita cek bersama, sudah sejauh mana progresnya," kata Syahrial.

Rapat juga menyoroti pentingnya kejelasan pola penyediaan lahan pengganti, baik melalui pendekatan sosial maupun kemasyarakatan. Pola ini dinilai membutuhkan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat agar solusi lahan pengganti dapat lebih terarah.

"Tugas ini kami minta progresnya dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.

Selain itu, sejumlah isu krusial turut dibahas, termasuk pemahaman mengenai tanah ulayat dan tanah adat. Syahrial menegaskan bahwa kementerian terkait diminta aktif memberikan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Kementerian diminta bersama-sama menjelaskan apa itu tanah ulayat dan tanah adat agar pengertian ini benar-benar seragam," tegasnya.

Dari sisi agraria, Kementerian ATR/BPN menyampaikan adanya mekanisme pengakuan tanah adat melalui penerbitan sertifikat. Sementara dalam aspek pengamanan kawasan, pendekatan persuasif tetap dikedepankan tanpa mengesampingkan ketegasan hukum.

"Pendekatannya manis tapi tegas. Para bupati diminta meyakinkan masyarakat bahwa negara tetap adil dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka," tutur Syahrial.

Ia menegaskan, percepatan penyediaan lahan pengganti menjadi kunci agar pemulihan TNTN berjalan seimbang antara penegakan kebijakan negara dan perlindungan masyarakat.

"Intinya, Tim Percepatan Pemulihan TNTN mendukung Satgas PKH pusat dan kebijakan Presiden, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat agar hak-haknya terlindungi," pungkasnya.*