PEKANBARU - Dua jembatan vital di Kabupaten Kepulauan Meranti yang ambruk dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya dipastikan kembali dibangun. Kedua jembatan yakni Jembatan Perawang di Selat Akar di Kecamatan Tasik Putripuyu dan Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Namun, pembangunan kedua infrastruktur penghubung ini tidak dilakukan secara bersamaan. Pemprov Riau memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan Jembatan Perawang–Selat Akar pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, pembangunan Jembatan Panglima Sampul baru akan dilaksanakan pada anggaran perubahan 2026 atau bergeser ke tahun 2027.

Diketahui, Jembatan Perawang di Desa Selat Akar lebih dahulu mengalami ambruk pada 14 Agustus 2023. Peristiwa tersebut memutus akses transportasi warga dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat setempat. Sementara Jembatan Panglima Sampul menyusul ambruk pada 22 Mei 2024, memaksa warga bergantung pada penyeberangan darurat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca :

• » Dari Regional III, Jejak Transformasi PalmCo untuk Pangan dan Energi Indonesia
• » Tahun Ini, Pemko Pekanbaru Targetkan 42 Km Jalan Rusak Diperbaiki
• » Danrem 031/Wira Bima Turut Donor Darah di HUT ke-9 Evo Hotel Pekanbaru

Kepastian pembangunan kembali jembatan mendapat titik terang saat Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Asmar menjelaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan pembangunan dua jembatan penghubung yang ambruk, yakni Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putripuyu dan Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Bahkan, kata Asmar, kedua jembatan itu telah masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov Riau dengan nilai yang tidak kecil. Jembatan Selat Akar diusulkan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp30 miliar, sementara Jembatan Panglima Sampul diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar.

Namun, realitas anggaran berbicara lain. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan hampir di seluruh pemerintah daerah membuat Pemprov Riau hanya mampu merealisasikan pembangunan satu jembatan pada tahun 2026.

“Karena adanya efisiensi anggaran yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, maka Pemprov Riau baru bisa membangun satu jembatan saja pada tahun ini, yakni Jembatan Selat Akar,” ujar Asmar.

Meski menyayangkan belum dapat direalisasikannya pembangunan Jembatan Panglima Sampul tahun ini, Asmar mengaku tetap optimistis. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti telah disampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dan akan terus dikawal.

“Tadi kita sudah sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau agar Jembatan Panglima Sampul tetap bisa dibangun tahun ini melalui APBD Perubahan 2026, atau paling lama pada tahun 2027,” tegasnya.

Asmar menyadari betul dampak besar yang dirasakan masyarakat akibat robohnya jembatan tersebut. Aktivitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan terganggu sejak jembatan itu tidak lagi bisa dilalui.

Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk turut memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami sangat memahami kesulitan masyarakat. Tapi kami juga berharap masyarakat bisa bersabar dan memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Yang jelas, tahun ini Jembatan Selat Akar harus kita kawal pembangunannya sampai selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan sebagai kunci percepatan pembangunan daerah. Ia menyebut komunikasi yang terbangun antara pemerintah kabupaten, DPRD provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi harapan besar bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat ikut mendoakan perjuangan ini. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau dan Bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Khalid Ali.

Ia menilai, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah konkret untuk mendorong percepatan penanganan infrastruktur vital, khususnya jembatan dan ruas jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, secara terbuka mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam tekanan cukup berat. Penurunan serta pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak langsung pada keterbatasan ruang fiskal pemerintah provinsi.

“Memang harus diakui, kondisi APBD kita tahun ini sangat terbatas. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ujar Kaderismanto.*