PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) menilai penerapan ekonomi hijau menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi persoalan defisit pangan di Provinsi Riau. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif, transformasi menuju pembangunan berkelanjutan dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alam dan bonus demografi yang dimiliki daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, saat Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Triwulan I 2026 yang digelar di Aula Lancang Kuning Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).

Menurut Panji, Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun hingga kini masih bergantung pada pasokan pangan dari provinsi lain. Kondisi tersebut membuat daerah rentan ketika wilayah pemasok mengalami gangguan, seperti bencana alam maupun kendala distribusi.

Baca :

• » PAD Pekanbaru Tembus Rp1,2 Triliun
• » Ketika Kota Kilang Menjemput Matahari
• » Mahasiswa FBN UNRI Sri Meranti Dorong Kepedulian Lingkungan Lewat Green Action

"Riau adalah daerah yang kaya, tetapi masih mengalami defisit pangan. Ketergantungan terhadap daerah lain membuat kita ikut terdampak ketika wilayah pemasok menghadapi permasalahan," ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus mampu mendorong sektor pertanian yang berkelanjutan sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.

Panji juga menyoroti besarnya potensi bonus demografi yang dimiliki Riau. Sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif, sehingga menjadi modal penting untuk mendukung transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perekonomian Riau masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,89 persen, meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,9 persen. Sementara itu, inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali.

"Dengan posisi strategis dan sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif, Riau memiliki modal besar untuk terus tumbuh. Dari sisi inflasi juga masih berada dalam rentang yang baik," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panji turut memaparkan perkembangan sistem pembayaran di Riau. Ia menyebut transaksi tunai masih mendominasi, ditandai dengan jumlah uang yang keluar dari brankas BI lebih besar dibandingkan uang yang kembali.

Meski demikian, penggunaan transaksi digital melalui QRIS terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, nilai transaksi tunai masih lebih besar karena transaksi QRIS dibatasi hingga maksimal Rp10 juta.

"QRIS berkembang sangat pesat, tetapi transaksi tunai tetap kuat. Salah satu penyebabnya adalah adanya batas maksimal transaksi QRIS sebesar Rp10 juta," katanya.

Untuk itu, BI mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Riau terhadap pasokan dari luar daerah.

"Potensi besar yang dimiliki Riau harus segera diarahkan ke sektor-sektor berkelanjutan. Ekonomi hijau bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," pungkas Panji.*