PEKANBARU - Provinsi Riau mencatatkan prestasi positif dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026, Riau berhasil meraih nilai 7,32 atau masuk kategori sangat baik. Capaian menempatkan Riau pada peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia.

Nilai tersebut sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2026 yang ditetapkan sebesar 6,6. Dengan demikian, realisasi IHaI Riau mencapai 110,91 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan, capaian tersebut telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,0.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, mengatakan, pengukuran IHaI dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Baca :

• » Polda Riau Tangkap 32 Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi, Sita 2.625 Bio Solar dan Pertalite
• » Sambut HUT 81, Brimob Polda Riau Bergerak Bantu Penuhi Kebutuhan Darah PMI
• » Hari Ini, Hujan Berpotensi Terjadi di Sebagian Besar Wilayah Riau

Dalam pengukuran tahun ini, jumlah responden mencapai 96.673 orang. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya melibatkan 5.349 responden dengan nilai indeks sebesar 6,67.

"Alhamdulillah, tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Capaian ini menunjukkan kondisi harmoni masyarakat di Riau berada dalam kategori sangat baik," ujar Boby, Selasa (3/11).

Berdasarkan empat dimensi yang menjadi indikator penilaian, harmoni keberagamaan memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,57. Selanjutnya, harmoni budaya dengan nilai 7,35, harmoni sosial 7,30, serta harmoni ekonomi 7,11.

Meski seluruh dimensi telah masuk kategori sangat baik, Boby menyebutkan, harmoni ekonomi masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan. Sebab, dimensi tersebut memperoleh nilai paling rendah dibandingkan tiga dimensi lainnya.

Bahkan, di sejumlah daerah, harmoni ekonomi masih berada dalam kategori baik. Di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 6,89, Indragiri Hulu 6,97, dan Rokan Hilir 7,00.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar penguatan harmoni tidak hanya berfokus pada kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kabupaten/kota, seluruh daerah di Riau berhasil memperoleh kategori sangat baik dengan rentang nilai 7,17 hingga 7,38.

Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Siak menjadi daerah dengan capaian tertinggi. Ketiganya masing-masing memperoleh nilai 7,38. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada posisi terendah dengan nilai 7,17.

Dari total 172 kecamatan yang diukur, sebanyak 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kecamatan kategori baik, dan satu kecamatan berada dalam kategori moderat.

Satu-satunya kecamatan yang masih berada pada kategori moderat tersebut adalah Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, dengan nilai 5,93. Hasil ini menjadi perhatian agar penguatan harmoni dapat dilakukan lebih merata hingga ke tingkat kecamatan.

Boby menjelaskan, peningkatan nilai IHaI tahun ini cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kenaikan nilai indeks, jumlah responden yang dilibatkan juga meningkat cukup besar sehingga pengukuran tahun ini menjangkau lebih banyak masyarakat.

Namun demikian, pihaknya juga mencatat masih adanya hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan survei, terutama terkait pemerataan keterwakilan responden. Sebab, sebanyak 64,37 persen responden berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu.

Menurutnya, pemerataan responden penting agar hasil pengukuran benar-benar dapat menggambarkan kondisi harmoni masyarakat di seluruh wilayah Riau secara lebih proporsional.

Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Riau telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut. 

Di antaranya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, pemeliharaan kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat guna menjaga suasana kondusif dan mencegah potensi konflik di tengah keberagaman.

Hasil pengukuran IHaI 2026 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.*