PEKANBARU – Tim RAGA (Rabu Anti Geng dan Anarkisme) Polresta Pekanbaru mengamankan lima orang preman yang diduga menduduki lahan milik warga secara ilegal dan bertindak arogan di Jalan Rembah Sari, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.

Kelima orang tersebut berinisial MYS, SA, DM, GP, dan ES. Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Pekanbaru.

Kelima pria tersebut diamankan pada Senin (2/6/2025), setelah terjadi keributan antara dua kelompok yang masing-masing mengklaim memiliki hak atas lahan seluas sekitar 4 hektare itu. Mereka diketahui telah berada di lokasi selama satu bulan terakhir.

Baca :

• » Kayak Sumbang Emas Pertama Indonesia di SEA Games Thailand
• » Semarak HUT ke-35 Tahun, JNE Pekanbaru Gelar Beragam Kegiatan Meriah Berhadiah Sepeda Motor
• » Dapur SPPG Polresta Pekanbaru Layani 1.000 Anak di Kota Bertuah

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, mengatakan para preman tersebut disinyalir sengaja ditempatkan oleh seorang pria berinisial MYS, yang juga merupakan salah satu pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut.

“Mereka mendirikan pondok di lokasi, membawa senjata tajam, dan bersikap intimidatif terhadap pihak lain yang juga mengklaim lahan itu. Ini bukan penjagaan sukarela, mereka dibayar sebesar Rp18 juta per bulan untuk menghalangi akses pihak lain,” ujar Kompol Bery, Selasa (3/6/2025).

Pihak kepolisian yang tiba di lokasi bersama personel TNI dan pemerintah setempat sempat berupaya menengahi perselisihan. Namun, karena situasi dinilai tidak kondusif dan para preman terbukti membawa senjata tajam, Tim RAGA Polresta langsung mengamankan mereka guna menghindari konflik lebih lanjut.

Dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan para pelaku. Keberadaan mereka di lokasi sengketa juga sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekitar.

“Kami masih mendalami apakah mereka berafiliasi dengan organisasi tertentu atau hanya bekerja secara pribadi. Yang jelas, tindakan semacam ini ilegal dan berpotensi memicu konflik horizontal,” tegas Kompol Bery.*