PEKANBARU — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengecam keras para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.

Di hadapan media di Markas Polda Riau, Kamis (17/7/2025), ia menyampaikan kemarahan sekaligus keprihatinannya terhadap praktik kejam sindikat pengiriman nonprosedural ke Malaysia.

“Tidak ada orang yang terpaksa kerja di luar negeri kecuali demi keluarga. Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kurang ajar!” tegasnya.

Baca :

• » EMP Bentu dan Bakrie Amanah Gelar Khitanan Massal di Empat Kecamatan
• » Perkuat Sinergi Global, Elnusa bersama PIEP Sambut Kunjungan Wakil Menteri Perminyakan Irak
• » Menteri LH tinjau degradasi DAS di Aceh, indikasi aktivitas ilegal

Pernyataan itu disampaikan menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar jaringan TPPO yang hendak mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dalam operasi tersebut, 11 tersangka berhasil ditangkap.

Karding berharap agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku utama, termasuk otak kejahatan di balik sindikat tersebut.

“Saya minta, kalau ada bos mafianya, cari hukuman yang paling berat sesuai aturan. Kami di kementerian bisa mencegah, tapi tanpa penindakan hukum yang tegas, ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari lebih dari 8 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya sekitar 5,7 juta yang tercatat secara resmi. Sisanya, sekitar 4 hingga 5 juta diduga berangkat melalui jalur ilegal.

"Dan dari data kami, 95 sampai 97 persen korban kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi,” tutur Karding.

Menurutnya, akar persoalan TPPO terletak pada sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dikuasai oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

 “Video tadi menunjukkan betapa miris dan menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain,” kata Karding.

Karding juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan jajaran yang berhasil menyelamatkan 100 calon korban dari berbagai daerah, yang terdiri atas 78 laki-laki dan 22 perempuan.

Karding menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi sistem migrasi tenaga kerja secara menyeluruh.

"Pemerintah akan bangun budaya baru. Semua pekerja hanya boleh berangkat lewat jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah dari akarnya," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah kantong migran, agar tidak terjerumus dalam bujuk rayu para calo dan mafia.

“Kami bisa mencegah. Tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Irjen Pol Herry menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara Polda Riau, Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

“Riau ini jadi salah satu jalur favorit sindikat karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Total tahun ini sudah ada 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka,” jelas Irjen Herry.

Langkah yang dilakukan bukan hanya penegakan hukum, tapi bentuk nyata perlindungan terhadap martabat dan masa depan anak bangsa. "Kami berkomitmen untuk membongkar praktik keji ini sampai ke akar-akarnya,” kata Irjen Herry*