|
METRORIAU.COM
|
 |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
METRORIAU.COM
|
|
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap Hari Guru Sedunia menjadi momentum untuk mengakhiri praktik diskriminasi dan pemiskinan struktural terhadap guru, khususnya guru perempuan.
"Hari Guru Sedunia bukan sekadar seremoni, melainkan momen advokasi global," kata Anggota Komnas Perempuan Devi Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Hal ini dikatakannya menanggapi peringatan Hari Guru Sedunia.
Pihaknya mengapresiasi dedikasi para guru yang menanamkan nilai hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender, toleransi, serta kerja perawatan di ruang pendidikan.
Komnas Perempuan pun menyerukan kepada pemerintah dan pihak lembaga pendidikan nonpemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan guru, bukan hanya infrastruktur.
"Memberikan pengakuan kerja perawatan sebagai kerja penting yang menentukan keberhasilan pendidikan. Memberikan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di sektor pendidikan, termasuk mekanisme pengaduan yang aman dan berpihak pada korban," kata Devi Rahayu.
Pemerintah juga diminta untuk memastikan jaminan penghasilan layak dan perlindungan sosial bagi semua guru, baik di perkotaan maupun daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Menurut dia, pemerintah harus menunaikan kewajiban sesuai dengan instrumen internasional, yaitu CEDAW Pasal 11 yang menjamin hak perempuan untuk bekerja dalam kondisi adil, aman, dan setara.
Kemudian SDGs Tujuan 4 dan 5 yang mengaitkan pendidikan berkualitas dengan kesetaraan gender, dan ILO Convention 190 yang menegaskan hak pekerja untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
"Kesejahteraan guru bukan sekadar tuntutan, melainkan kewajiban konstitusional negara. Tanpa guru yang sejahtera, mustahil pendidikan berkualitas dapat terwujud," kata Devi Rahayu.(ant)
