Jan 2026
11

POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
44 PMI Ilegal Dideportasi dari Malaysia
hukum | Senin, 10 November 2025 | 09:03:00 WIB
Editor : Linda | Penulis : Linda N

PEKANBARU — Sebanyak 44 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Dumai, Provinsi Riau, Sabtu (8/11/2025). Tiga di antaranya menderita penyakit serius.

Kepulangan mereka difasilitasi oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau bekerja sama dengan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai dan sejumlah instansi terkait.

PMI itu dideparitasi berdasarkan Surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Nomor 1543/WNI/B/11/2025/06 tentang Pemulangan Deportasi 44 WNI/PMI dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Kemayan, Pahang, Malaysia.

Baca :

"Rombongan tiba di Pelabuhan Dumai sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan kapal Indomal Dynasty," ujar Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan di Pekanbaru, Minggu (9/11/2025).

Selanjutnya para PMI menjalani pemeriksaan dokumen dan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan oleh Petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Dumai, ditemukan tiga orang PMI dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus.

Tiga pekerja itu adalah Aedir asal Lombok Tengah, NTB yang menderita gatal-gatal parah pada kulit, Kurniawan asal Rokan Hilir, Riau terdiagnosis tuberkulosis (TBC) dan Mariani, asal Lombok Timur, NTB mengalami hipertensi.

Ketiganya langsung mendapatkan perawatan awal sebelum dibawa ke Rumah Ramah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di P4MI Kota Dumai untuk menjalani pemeriksaan.

Selain pelayanan kesehatan, BP3MI Riau dan P4MI Dumai juga melakukan pendampingan administratif dan fasilitasi, antara lain registrasi IMEI di Bea Cukai, pendataan identitas, serta pemberian pengarahan tentang bahaya bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.

Dari total 44 PMI bermasalah tersebut, 36 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, di antaranya Jawa Timur 17 orang,  Nusa Tenggara Barat 13 orang, Sumatera Utara 3 orang, Aceh 2 orang.

Sumatera Barat 2 orang serta Riau, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Lampung masing-masing 1 orang.

Seluruh PMI saat ini ditempatkan sementara di Rumah Ramah PMI Dumai sambil menunggu proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Fanny menegaskan bahwa deportasi ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar selalu menggunakan jalur resmi dan terdaftar jika hendak bekerja ke luar negeri. 

"Kami menegaskan pentingnya bekerja ke luar negeri melalui mekanisme resmi. Negara hadir melalui BP2MI untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja migran Indonesia,” tutur Fanny.

Ia menegaskan, BP2MI terus berkomitmen menghadirkan negara untuk melindungi setiap pekerja migran Indonesia di seluruh tahapan dari pemberangkatan hingga kepulangan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun pekerja migran Indonesia yang terabaikan. Negara hadir dan akan terus hadir untuk melindungi, melayani, dan memuliakan para pekerja migran Indonesia,” tutup Fanny.*

Terbaru
sportainment
Piala FA, Man City Pesta 10 Gol ke Gawang Exeter City
Minggu, 11 Januari 2026 | 07:50:00 WIB
bengkalis
SDN 2 Bantan Gelar Sosialisasi Sekolah Adiwiyata di SMPN 5
Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:32:39 WIB
dunia
Israel Rutin Bunuh Anak-anak Gaza dan Langgar Gencatan Senjata
Sabtu, 10 Januari 2026 | 14:04:55 WIB
etalase
Kampus Berdampak: FMIPA UNRI Wujudkan SDGs Melalui Kukerta 2026
Jumat, 9 Januari 2026 | 17:12:03 WIB
potensa
Liburan Natal dan Tahun Baru 2026, Trafik Data XLSMART Naik
Jumat, 9 Januari 2026 | 10:53:27 WIB
etalase
Tutup Buku Tahun 2025, Dana Tabungan BRK Syariah Tumbuh 7 Persen
Jumat, 9 Januari 2026 | 08:15:19 WIB
华 闻
PSMTI Riau Bantu Korban Bencana di Solok...
Selasa, 30 Desember 2025 | 01:17:57 WIB
Aklamasi, Zainal Arif Terpilih Jadi Ketua PSMTI...
Senin, 29 Desember 2025 | 14:12:33 WIB
Artikel Popular
1
2
3
politik
Pilkada Tak Langsung Jadi Ancaman Demokrasi...
Kamis, 8 Januari 2026 | 20:27:09 WIB
hukum