NUSADUA - Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrahman mengatakan masa depan sawit Indonesia bertumpu pada stabilitas kebijakan energi dan kepastian hukum serta Biodisel  Penopang Ganda Menahan Gejolak Harga Sawit

Eddy membuka sesi dengan nada optimistis. Ia menyebut biodiesel sebagai “penopang ganda”: menahan gejolak harga sawit sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. “Biodiesel bukan hanya energi alternatif, tetapi pilar stabilisasi harga sawit dan ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Perjalanan program ini, ia menjelaskan, melesat jauh dalam satu dekade terakhir. Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru 119 ribu kiloliter, kini menembus lebih dari 15,6 juta kiloliter. Implementasi mandatori dari B10 hingga B35 mendorong serapan CPO domestik, sementara B40 bersiap diterapkan secara nasional. Di tingkat petani, kebijakan ini menjaga harga tandan buah segar tetap stabil pada kisaran Rp1.344–Rp2.932 per kilogram sepanjang 2014–2024—penopang utama pendapatan 2,5 juta petani sawit.

Baca :

• » DPRD Dumai Gelar Paripurna PAW Suprianto Gantikan Almarhum Ronny Ganda Bakara
• » Polda Riau Ungkap Praktik Beras Oplosan, Pelaku Raup Untung Berlipat Ganda
• » Waspadai Pencoblosan Ganda, Kapolsek LBJ Gelar Cooling System di Perbatasan

Kontribusi biodiesel pada ketahanan energi pun tak kecil. Eddy menunjukkan penurunan signifikan impor solar: dari 86 persen kebutuhan nasional pada 2014 menjadi sekitar 37 persen pada 2024. Efeknya terasa langsung pada devisa negara, yang mencatat penghematan Rp12 triliun pada 2017 dan melonjak menjadi proyeksi Rp147 triliun pada 2025. “Inilah bukti bahwa hilirisasi bukan slogan, tetapi instrumen nyata mengurangi ketergantungan energi fosil,” ujarnya.

Dampak berantai itu menyentuh sektor tenaga kerja. Jumlah pekerja di industri biodiesel meningkat dari 323 ribu orang pada 2017 menjadi hampir dua juta orang tahun ini. Eddy menyebutnya sebagai “efek bola salju ekonomi sawit”.

Meski demikian, ia tak menutup mata terhadap tantangan. Kesiapan infrastruktur wilayah timur, beban fiskal ketika harga CPO melampaui solar fosil, serta kebutuhan memperkuat standar keberlanjutan menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menyebut perlunya fleksibilitas pungutan, diversifikasi bahan baku, serta penguatan sertifikasi ISPO dan RSPO. “Program biodiesel adalah bukti bahwa energi hijau dan kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan,” kata Eddy menutup paparannya.

Sesi berlanjut dengan nada berbeda ketika Prof. Budi Mulyanto naik ke podium. Budi berbicara bukan soal energi, tetapi landasan fundamental yang kerap luput: kepastian hukum dalam tata kelola sawit.

“Sawit kini bukan sekadar agri-commodity, melainkan pilar strategis diplomasi ekonomi Indonesia,” ujarnya. Dengan luas lahan 16,8 juta hektare, ekspor senilai USD 30–40 miliar per tahun, dan lebih dari 16,5 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya, sawit, menurut Budi, telah menjelma menjadi instrumen geopolitik yang tidak bisa dilepaskan dari desain hukum nasional.

Di balik angka besar itu, Budi mengingatkan adanya persoalan laten: 42 persen lahan sawit dikelola petani rakyat, namun sebagian masih terjerat status kawasan yang tumpang tindih. “Kepastian hukum harus dimulai dari keadilan bagi petani kecil,” tegasnya.

Sumber persoalan lain, kata Budi, adalah fragmentasi regulasi. Lebih dari tiga puluh kementerian dan lembaga memiliki kewenangan di sektor sawit. Akibatnya, mandat tumpang tindih, data tak sinkron, dan target keberlanjutan sulit dicapai. “Tanpa otoritas tunggal, investasi berjalan dalam kabut,” ujarnya.

Ia menyebut pembentukan satgas tata kelola sebagai langkah awal, namun belum cukup. Reformasi struktural perlu dilakukan dengan menyatukan hukum, kebijakan, dan diplomasi ekonomi. “Kita harus kembali pada Pasal 33 UUD 1945. Sawit harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Budi.

Ia lalu menguraikan lima pilar kepastian hukum dan investasi: kepastian legal, stabilitas kebijakan, tata kelola berkelanjutan, keadilan sosial, serta penguatan hilirisasi. Kelima pilar itu, menurutnya, akan menciptakan keseimbangan baru. “Ketika hukum menghadirkan keadilan dan kebijakan membawa stabilitas, investasi akan membangun kemakmuran—di situlah kedaulatan ekonomi Indonesia berdiri,” ujarnya.

Reformasi hukum, lanjut Budi, bukan sekadar penataan ulang aturan, tetapi perjalanan menuju kejelasan. Ia menyebut proses ini sebagai “structural rearrangement toward clarity”—yang berarti konsistensi fiskal, transparansi lembaga, dan kepastian bagi investasi jangka panjang.

Untuk memastikan arah itu, ia mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional, lembaga tunggal yang ia sebut sebagai “jangkar diplomasi sawit Indonesia”. Budi menutup paparannya dengan tiga kata yang ia harapkan menjadi fondasi tata kelola baru: “One Map, One Data, One Authority.”(lin)