JAKARTA - Rektor Universitas Buddhi Dharma (UBD), Limajatini mengatakan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) merupakan ancaman serius bagi kehidupan sosial dan demokrasi.

"AI memang memberikan banyak kemudahan. Namun, ketika digunakan tanpa tanggung jawab, dampaknya dapat menghancurkan kepercayaan publik. Deepfake yang memanipulasi video, gambar atau suara dapat mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa. Ini berbahaya bagi tatanan demokrasi dan stabilitas sosial," kata Limajatini dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/11).

Hal itu disampaikannya saat wawancara akademik yang digelar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar) dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Humaniora yang mengangkat kajian ilmiah bertajuk "Analisa Penyalahgunaan AI dalam Memanipulasi Opini Publik di Media Sosial".

Baca :

• » Ketua MPR Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Pemicu Banjir di Sumatera
• » BPBD Agam Sebut Bencana Alam Meluas di 13 Kecamatan
• » Arab Saudi Sebut Haji 2025 Terbaik dalam 50 Tahun

Kegiatan menjadi bagian dari pendalaman materi Humaniora yang menyoroti hubungan antara perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya maraknya penggunaan kecerdasan buatan seperti deepfake, rekayasa visual, dan manipulasi audio yang kini dinilai mengancam integritas informasi di ruang digital.

Limajatini juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh konten manipulatif.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Winson menyampaikan bahwa wawancara tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skala ancaman teknologi berbasis AI.

"Tantangan saat ini bukan hanya penyebaran hoaks berbasis teks, tetapi krisis kepercayaan akibat konten AI yang tampil sangat realistis. Deepfake berpotensi mempengaruhi opini publik dan merusak reputasi seseorang dalam hitungan detik," ungkapnya.

Mahasiswa lainnya, Elsa menyampaikan bahwa solusi penanganan penyalahgunaan AI tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

"Edukasi publik harus diperkuat. Masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis terhadap informasi digital agar tidak mudah terjebak konten manipulatif," ujar Elsa.

Sedangkan, mahasiswa lainnya, Samuel menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia sebagai faktor lemahnya pertahanan terhadap manipulasi AI.

"Sebagian besar pengguna media sosial masih kesulitan membedakan konten asli dan konten hasil rekayasa. Hal inilah yang membuat penyalahgunaan AI semakin efektif membentuk opini publik," kata Samuel.

Selanjutnya, Nadia yang juga perwakilan mahasiswa turut menekankan aspek regulasi yang masih memiliki kekosongan hukum.*