PEKANBARU-Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar yakni Muhamadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Nahdatul Ulama (NU) di Riau mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran. Apresiasi diberikan atas respon cepat, dalam penanganan Bencana Sumatera. Presiden dinilai sudah bekerja dengan baik, hal ini terlihat atas perhatian Presiden yang berkali-kali mengunjungi secara langsung masyarakat atau rakyat yang terdampak bencana.

"Kami mendoakan semoga Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wata’ala dalam mengemban Amanah sebagai pemimpin, diberikan umur Panjang dan Kesehatan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mendoakan semoga Negeri Kita Tercinta, Indonesia, senantiasa Allah sayangi," ujar Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau, KH.Dr.Abdul Khalim Mahali, LC, LLB (Hons), MPIR, saat membacakan Reflesi Akhir Tahun Tiga Ormas Islam Riau saat Press Conference akhir tahun 2025 di Royal Asnof Hotel Pekanbaru, Minggu (21/12/2025).

Hadir pada Press Conference itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah (PWM) Riau, Dr. H. Hendri Sayuti, M.Ag, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) Riau, Dr. Koko Iskandar, S.Ag, M.Si beserta sejumlah Pengurus Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Ulama Wilayah Riau.

Baca :

• » Tutup Buku Tahun 2025, Dana Tabungan BRK Syariah Tumbuh 7 Persen
• » Pemprov Riau Mulai Susun LKPJ dan LPPD 2025
• » Malam Pergantian Tahun, 11 Camat Inhu Dimutasi

Lebih jauh Ketua PWNU Riau, KH.Dr.Abdul Khalim Mahali, Lc, LLB (Hons), MPIR, menyampaikan usulan kepada Presiden RI agar berkenan menghimbau melalui Surat Edaran Menteri Agama dan juga MUI Pusat agar Katib Sholat Jum’at di seluruh penjuru tanah air, pada khutbah kedua mendoakan rakyat yang terdampak bencana supaya diberikan kekuatan dan kesabaran. Seluruh doa terkait poin ini disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

"Mendoakan NKRI aman dari musibah dan bencana besar lainnya, Mendoakan agar rakyat Indonesia selalu rukun, menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini ada. Mendoakan Presiden Republik Indonesia, Seluruh Wakil Rakyat di DPR/MPR dan DPD, Para Menteri/Lembaga Tinggi Negara, Para Kepala Daerah baik Gubernur ataupun Bupati/Walikota dan para pemimpin lainnya agar diberikan usia panjang dan kesehatan serta berbagai kemudahan oleh Allah Ta’ala dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan tugas-tugas kenegaraan," paparnya.

Mereka berharap agar Presiden berkenan menghimbau kepada seluruh tokoh dan pemimpin agama lainnya untuk melakukan doa masing-masing di kalangan pengikutnya sebagaimana yang dihimbau kepada yang beragama Islam.

Instansi Vertikal

Ketiga Ormas Islam terbesar ini juga menyampaikan refleksi akhir tahunnya terhadap instansi vertikal, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Riau.

Terhadap Lembaga Penegak hukum dan Keamanan (Polda dan Kejaksaan Tinggi, ketiga Ormas ini Mengapresiasi kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk tahun 2026 mendatang mengusulkan kepada kedua lembaga untuk meningkatkan capaian yang telah ada dengan melakukan percepatan terhadap penangangan berbagai kasus / pengaduan dari masyarakat.

"Mengusulkan kepada Polda Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap kab/kota yang berbatasan dengan Selat Melaka dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba, human trafficking dan penyelundupan kayu illegal. Mengusulkan kepada Polda Riau untuk menugaskan anggota Polri yang ramah kepada masyarakat di bidang lalu lintas serta menambah kegiatan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan alat keselamatan dalam berkendara," sambungnya.

Ketiga Ormas Islam teresar ini juga mengusulkan kepada kedua lembaga untuk menjalin relasi based on mutual interests dengan ormas keagamaan yang berlevel nasional serta membuat kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bank Indonesia dan Lembaga Teknis

"Kami juga mengusulkan kepada BI Perwakilan Riau untuk membuat atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kemudahan memperoleh kucuran kredit atau KUR dari HIMBARA, sehingga masyarakat luas dapat membuat kegiatan ekonomi secara mandiri dan produktif.Mengusulkan kepada BI Perwakilan Riau untuk membuat berbagai kegiatan dari CSR dengan menyertakan ormas keagamaan berlevel nasional, "katanya.

Untuk Lembaga Teknis dan Administrasi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian IMIPAS, Kementerian ATR/BPN, dll. Kami mengapresiasi capaian- capaian yang telah dilakukan. 

"Kepada BPS Provinsi Riau mengusulkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang tatacara pendataan masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah pusat," katanya.

Kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau mengusulkan: Melakukan kerjasama dengan BNN Provinsi Riau dalam hal penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah dibawah kewenangannya, Mmenjalin kerjasama dengan ormas berlevel nasional dalam hal melakukan sosialisasi moderasi beragama, dan bahaya radikalisme dan terorisme.Selalu membuat Surat Edaran kepada sekolah-sekolah dibawah kewenangannya agar para tenaga pendidik selalu menanamkan adab dan akhlaq kepada anak didik dan membina anak didik dengan penuh cinta.

"Kepada Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Riau untuk: Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang tatacara pengurusan dan urgensi perlunya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat luas. Meningkatkan capaian kinerja dalam hal melakukan percepatan pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat luas, "katanya.

Sebelumnya dalam pengantarnya Pengurus Wilayah Muhammadiyah Riau, Dr.Aidil Haris menyampaikan Reflesi ini merupakan wujud kepedulian, kecintaan, dan tanggungjawab Masyarakat Islam di Provinsi Riau terhadap keberlangsungan system dan tatanan sosial, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan disampaikan setelah memperhatikan, mencermati dan mengkaji berbagai dinamika yang terjadi di Provinsi Riau selama tahun 2025. Refleksi juga disampaikan terkait isu dan tata Kelola pemerintahan daerah Riau**