JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi di Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, estimasi anggaran tersebut dibutuhkan karena adanya tambahan program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor.

"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk di-review. Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan," kata Dody dalam acara taklimat media perkembangan penanganan bencana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Pengajuan anggaran tersebut baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU. Sebab, dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan masih menunggu usulan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.

Baca :

• » Diskes Riau Ajukan Tambahan 850 Ribu Masker
• » PI 10 Persen Harus Sesuai Regulasi, Pemda Diminta Tak Ajukan Permintaan di Luar Ketentuan
• » Kementerian LH, SKK Migas, dan PHR Dorong Pemulihan TTM yang Komprehensif, Berbasis Teknologi

Menurut Dody, kenaikan kebutuhan anggaran dipicu oleh tambahan pembangunan sabo dam di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Aceh.

Longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, kata dia, menjadi peringatan khusus bagi pemerintah guna memperkuat upaya pencegahan bencana dengan pembangunan sabo dam agar air, sedimen, dan kayu tidak sampai menimbulkan dampak lebih besar di wilayah hilir.

"Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang dengan melakukan pengerukan.

Dalam hal ini, pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka selebar-lebarnya muara sungai agar aliran air dan lumpur langsung mengalir ke laut.

Sebagaimana diketahui, Satgas Kuala diberi mandat untuk melakukan penanganan cepat di wilayah hilir dan muara sungai, terutama melalui normalisasi dan pengerukan sedimen untuk membuka aliran air ke laut serta mengurangi risiko banjir pascabencana.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kebutuhan awal anggaran pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 51,8 triliun.

Estimasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).

Di luar kebutuhan infrastruktur dasar, pemerintah juga menghitung anggaran sekitar Rp 8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana. Dana tersebut direncanakan untuk menangani sekitar 238.783 unit rumah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*