|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

SELATPANJANG - Untuk mempercepat penguatan infrastruktur transportasi dan logistik daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjemput peluang ke pusat. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM, MM, melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Langkah menjadi bagian dari upaya proaktif Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan penumpang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan yang berada di kawasan perbatasan strategis Indonesia.
Rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Muzamil turut didampingi Anggota DPRD Kepulauan Meranti Sopandi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Randolph W. Hutauruk, Kepala Dinas Perhubungan M. Fahri, Kepala Bapelitbang Dr. Abu Hanifah, serta jajaran pendamping lainnya.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Komjen Pol (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., bersama Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, Plt. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Ernita Titis Dewi, Direktur Sarana dan Prasarana serta ASDP Keselamatan Sigit Widodo, serta perwakilan Biro Perencanaan Kemenhub melalui Kepala Bagian Program Dwi Suprayitno.
Dalam pemaparannya, Muzamil menegaskan posisi Kepulauan Meranti yang berada di choke point Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang berbatasan langsung dengan Semenanjung Malaysia. Potensi strategis tersebut, menurutnya, tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur transportasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Bagi kami, konektivitas bukan sekadar akses, tetapi daya angkut ekonomi daerah. Jika transportasi lancar, distribusi barang menjadi cepat, biaya logistik bisa ditekan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujar Muzamil.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap mendukung penuh agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga hilirisasi ekonomi kerakyatan. Namun seluruh program tersebut akan sulit berjalan optimal jika konektivitas dan akses transportasi masih terbatas.
“Kalau konektivitas tidak terhubung dengan baik, tentu kami akan kesulitan menjalankannya. Sebaliknya, jika akses transportasi memadai, seluruh program pusat bisa kami maksimalkan. Waktu tempuh lebih singkat, pelayanan lebih cepat, dan biaya logistik lebih efisien. Karena itu kami sengaja datang langsung ke Kemenhub untuk memohon arahan dan dukungan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengajukan sejumlah program prioritas yang dinilai krusial bagi penguatan transportasi dan logistik daerah. Di antaranya percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak, pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul, pengoperasian rute kapal Ro-Ro yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan wilayah Kepulauan Riau, revitalisasi jembatan penghubung antar kecamatan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Rakyat Kempang.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Kepulauan Meranti. Sejumlah persoalan yang disampaikan sudah kami catat dan akan kami dorong untuk segera ditindaklanjuti, tentu dengan menyesuaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran di Kementerian Perhubungan,” ujar Suntana.
Audiensi menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk terus membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, demi mewujudkan Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera melalui konektivitas transportasi yang semakin kuat dan berkeadilan.*