PEKANBARU - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, menyoroti sejumlah isu kerawanan konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Lancang Kuning.

Isu tersebut mencakup keberadaan pengungsi Rohingya, konflik lahan di sejumlah daerah, hingga potensi gejolak sosial akibat ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan, Idulfitri 1447 Hijriah, serta perayaan Imlek.

Boby menegaskan, setiap persoalan harus dipandang sebagai potensi ancaman jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Karena itu, pemetaan dini terhadap potensi kerawanan menjadi langkah penting untuk mencegah konflik meluas.

Baca :

• » Polda Riau Tetapkan 5 Tersangka Bentrok Berdarah di Rohul
• » Cegah Geng dan Anarkisme, Kang Ops Brimob Polda Riau Bekali Tim RAGA
• » BPBD Kabupaten dan Kota di Riau Diminta Siapkan Langkah Antisipasi Karhutla

"Semua permasalahan yang terjadi kita anggap berpotensi menjadi ancaman jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kita berharap potensi kerawanan ini dapat dipetakan sedini mungkin," ujar Boby, Selasa (10/2/2026).

Ia menyinggung insiden bentrok fisik terkait konflik lahan di areal perkebunan kelapa sawit eks PT BS di Kabupaten Rokan Hulu, yang telah menelan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar konflik serupa tidak kembali terulang di daerah lain.

Selain konflik lahan, Boby juga menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari instansi berwenang dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

"Semua permasalahan harus kita tangani dengan cepat sebelum meluas," tegasnya.

Sebelumnya, usai menggelar Rakor Kesbangpol se-Kabupaten/Kota di Riau, Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Khairil Adli, memaparkan potensi kerawanan di wilayahnya. Secara geografis, Dumai berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga rawan menjadi daerah transit narkoba. Selain itu, pengawasan terhadap orang asing serta potensi perdagangan manusia juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pelalawan menyoroti permasalahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), termasuk konflik gajah yang kerap terjadi dan berpotensi memicu konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Boby menegaskan perlunya antisipasi cepat terhadap seluruh potensi konflik yang ada.

"Kita telah mendengar potensi kerawanan soal konsesi di Dumai. Ini harus segera diantisipasi agar tidak terjadi seperti di Rohul. Begitu juga di Pelalawan, khususnya persoalan TNTN," pungkasnya.*