PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya memberikan jawaban atas sejumlah tuntutan mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (12/8/2026).

Tiga persoalan utama yang disoroti mahasiswa meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencairan beasiswa, serta ancaman abrasi di wilayah pesisir Riau.
Respons Pemprov Riau disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Helmi D, setelah menemui massa aksi yang telah bertahan hampir empat jam di depan Kantor Gubernur Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Helmi didampingi Kepala Kesbangpol Riau Boby Rahmat, Plt Kepala Biro Kesra Riau Yan Darmadi, Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Zulfahmi, serta Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono Mulyanto.

Baca :

• » Pemprov Riau Bangun Rigid Pavement 8,9 Km di Ruas Mahato-Simpang Manggala
• » Dosen dan Mahasiswa Ilmu Komputer UNRI Terapkan Smart Classroom Berbasis IoT di SMPN 4 Siak Hulu
• » HUT ke-64 PWRI, Pemprov Riau Dorong Penguatan Komunikasi Lintas Generasi

Terkait tuntutan penanganan karhutla, Helmi menegaskan persoalan menjadi perhatian serius Pemprov Riau.

Ia mengatakan, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.

Bahkan, persoalan karhutla turut menjadi salah satu agenda yang dibahas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang saat ini berada di Batam.

"Karhutla tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Pak Plt Gubernur saat ini sedang berada di Batam dan salah satu agenda yang dibahas juga berkaitan dengan karhutla," kata Helmi.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah juga terus mengintensifkan langkah pencegahan guna menekan potensi munculnya titik api baru.

Koordinasi dengan Forkopimda dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

"Upaya penanggulangan bersama Forkopimda sudah berjalan. Pencegahan terus dilakukan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan juga dilakukan oleh pihak berwajib," ujarnya.

Helmi menekankan, persoalan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.

Mengenai tuntutan pencairan beasiswa, Pemprov Riau memastikan program tersebut masih dalam proses administrasi. Helmi menjelaskan, program beasiswa baru diumumkan pada awal Agustus 2026. Karena itu, proses seleksi dan administrasi membutuhkan waktu sebelum bantuan dapat dicairkan.

Pemprov Riau menargetkan pencairan beasiswa dilakukan pada pertengahan Desember 2026. "Untuk beasiswa sekarang sedang dalam proses. Programnya baru diumumkan pada awal Agustus dan sesuai jadwal, pencairannya kita targetkan pertengahan Desember tahun ini," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi penerima beasiswa dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pemprov Riau, kata Helmi, tidak menentukan secara langsung nama mahasiswa yang menerima bantuan. Perguruan tinggi melakukan seleksi berdasarkan persyaratan dan kuota yang telah ditetapkan.

Setelah proses seleksi selesai, daftar calon penerima disampaikan kepada Pemprov Riau untuk diproses lebih lanjut hingga tahap pencairan.

"Seleksinya seluruhnya dilakukan pihak kampus. Pemprov tidak menentukan nama penerimanya. Kita menerima nama-nama yang diusulkan kampus sesuai kuota yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Abrasi Pesisir Jadi Perhatian
Selain karhutla dan beasiswa, mahasiswa juga mendesak Pemprov Riau memperkuat penanganan abrasi, terutama di wilayah pesisir seperti Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).

Helmi mengakui abrasi merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemprov Riau, kata dia, terus mencari langkah pencegahan yang dinilai paling memungkinkan dan efektif untuk mengatasi ancaman abrasi.
Namun, upaya tersebut harus dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.

"Untuk abrasi, kita tidak tinggal diam. Kita terus mencari solusi dan mengupayakan langkah pencegahan yang terbaik di tengah kondisi fiskal kita saat ini," katanya.

Pemprov Riau juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menangani persoalan tersebut. Sebab, penanganan abrasi membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

"Kita terus berkoordinasi dengan kabupaten. Persoalan ini tetap akan kita tanggulangi bersama. Kita cari langkah yang paling memungkinkan dan efektif untuk dilakukan," ujarnya.

Pertemuan antara Pemprov Riau dan mahasiswa tersebut menjadi respons pemerintah atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Pemprov Riau memastikan persoalan karhutla, beasiswa dan abrasi tetap menjadi perhatian, meski pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan mekanisme serta kemampuan anggaran daerah.*