RENGAT - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Regional Sumatera. Kegiatan diikuti Gubernur serta Bupati/Wali Kota se-Sumatera di Batam, Rabu (13/8).

Kehadiran Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto dalam Rakor Forkopimda Regional Sumatera menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Inhu untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda.

Rakor menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Baca :

• » 44 Kontingen Pramuka Inhu Ikuti Jambore Nasional
• » Bupati Inhu Apresiasi Pelaksanaan Pemilihan Bujang Dara
• » Meriah, Ribuan Pelari Ikuti Buddhayana Run 2026 di Pekanbaru

Kegiatan turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya membangun sinergitas yang kuat antara ketua dan seluruh anggota Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis dan koordinasi yang baik antarunsur Forkopimda akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sinergitas yang dibangun secara baik, lanjutnya, diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan sekaligus menciptakan situasi yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat.

“Sinergitas antara kepala daerah dengan seluruh unsur Forkopimda harus terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara bersama-sama dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Mendagri.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah yang efektif kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu membangun pola komunikasi yang terbuka, jelas dan mudah dipahami masyarakat. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya miskomunikasi antara pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat.

Komunikasi publik yang baik juga dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai kebijakan serta program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui program pemerintah, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengingatkan seluruh kepala daerah agar senantiasa berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kehati-hatian tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindarkan kepala daerah dari potensi persoalan hukum.

Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut, termasuk pentingnya memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para kepala daerah agar dalam menjalankan tugas pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergitas antarpemangku kepentingan, komunikasi publik yang efektif serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan sesuai aturan diharapkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang aman, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui forum koordinasi regional ini, kepala daerah se-Sumatera diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, menjaga stabilitas daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.*