PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah dengan membentuk tim khusus optimalisasi pendapatan. Langkah strategis dilakukan melalui pertemuan khusus bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sejumlah pihak terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan tim tersebut bertugas merancang dan mengeksekusi strategi untuk menggali potensi pendapatan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Riau.

"Tim bertugas merancang langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersebar di seluruh wilayah Riau," kata Syahrial di Pekanbaru, Selasa (13/1/2026).

Baca :

• » Inflasi Riau Dipicu Bencana Sumatera, Pemprov Datangkan Pangan dari Jawa
• » Jambore IOF 2025 Pengda Riau Usung Semangat 'Satu Hati, Satu Hobi, Lestarikan Alam'
• » Komisi IV DPRD Riau Akan Panggil PUPR Bahas SILPA 2025

Syahrial menjelaskan, sejumlah potensi pendapatan menjadi perhatian utama, di antaranya pemanfaatan air permukaan oleh industri, serta penggunaan bahan bakar baik di sektor industri maupun nonindustri. Untuk memastikan potensi tersebut memberikan kontribusi maksimal, Pemprov Riau akan melakukan rekonsiliasi data penggunaan agar kewajiban pajak kepada daerah dapat dipenuhi secara optimal dan transparan.

Selain optimalisasi sektor industri, Pemprov Riau juga memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai guna menekan peredaran rokok ilegal. Selama ini, rokok ilegal dinilai memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak rokok daerah.

Syahrial menegaskan, BUMD akan mendapatkan perlakuan tersendiri dalam skema optimalisasi pendapatan.

"Khusus untuk BUMD, akan disiapkan skema tersendiri mengingat karakteristik usaha yang berbeda dan tidak sepenuhnya dapat dikenakan pajak seperti sektor lainnya," ujarnya.

Saat ini, terdapat lima objek pajak daerah yang dikelola Pemprov Riau, termasuk pajak alat berat sebagai objek pajak baru. Berdasarkan ketentuan undang-undang terbaru, pajak alat berat kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Oleh karena itu, kami akan mengoptimalkan pendataan dan pemungutan pajak alat berat agar seluruh kewajibannya dibayarkan dan masuk ke kas daerah," tegas Syahrial Abdi.

Dengan pembentukan tim khusus ini, Pemprov Riau menargetkan peningkatan pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi.*