PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan akan segera mengisi lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang saat ini masih kosong melalui mekanisme seleksi terbuka atau asesmen.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, meskipun jabatan tersebut belum diisi secara definitif, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, karena sementara ditangani oleh pelaksana tugas (Plt).

"Untuk saat ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik karena sudah ada Plt di masing-masing jabatan. Namun, tentu akan segera kita isi secara definitif melalui seleksi terbuka," ujar SF Hariyanto, Rabu (28/1/2026).

Baca :

• » PBBI dan Perkumpulan Kin Men Riau Gelar Baksos di Rohil
• » Bripda Al Amin, Petarung Brimob Riau Raih Emas Kejuaraan Taekwondo 2026
• » Polda Riau Gelar Donor Darah Jumat Berkah di Mapolda Riau

Adapun lima jabatan strategis yang masih kosong tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

SF Hariyanto menegaskan, proses pengisian jabatan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Tahap awalnya adalah membentuk panitia seleksi yang independen dan kredibel. Setelah itu, pendaftaran akan kita buka secara terbuka," jelasnya.

Ia menyebutkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, penilaian kompetensi, hingga penilaian akhir.

"Dari asesmen tersebut akan dihasilkan tiga nama terbaik untuk masing-masing jabatan," katanya.

Tiga nama hasil seleksi kemudian akan diajukan kepada Plt Gubernur Riau untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum pelantikan dilakukan, Pemprov Riau juga akan meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua dilakukan sesuai aturan. Tidak ada titipan dan tidak ada kompromi terkait kompetensi," tegas SF Hariyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, membenarkan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif.

Ia menyatakan, BKD siap melaksanakan seluruh tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Kami masih menunggu arahan resmi dari Pak Gubernur. Jika arahan sudah diberikan, proses asesmen akan segera kami buka," ujar Budi Fakhri.

Pemprov Riau berharap, dengan segera terisinya jabatan-jabatan strategis tersebut, kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.*