RENGAT - Anggota Komite III DPD RI asal Riau, Sewitri melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Inhu. Disambut langsung Bupati Ade Agus Hartanto di rumah dinas Bupati, Jumat (8/5).

Dihadapan anggota DPD RI Bupati Ade menyampaikan sejumlah aspirasi daerah. Diketahui, Sewitri merupakan anggota DPD RI Komite III yang membidangi sejumlah urusan, di antaranya kebudayaan, pendidikan dan sosial.

Pertemuan membahas penguatan kerja sama pusat dan daerah, terutama dalam pengembangan pariwisata, budaya, serta perlindungan masyarakat adat yang dinilai berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca :

• » Dihadapan Anggota Dewan, warga Sungai Nyamuk Rohil Sampaikan Infrastruktur Jalan
• » Anggota BNN Gadungan Ditangkap di Kuansing, Nunggak Hotel Rp15 Miliar
• » IPRY KKD Dumai Gelar Temu Ramah Alumni dan Mahasiswa, Perkuat Silaturahmi Lintas Generasi

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menyampaikan, daerah memiliki potensi wisata dan budaya yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar potensi tersebut mampu membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah.

Selain pengembangan wisata, pertemuan juga membahas dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah dibahas DPD RI. Sewitri menjelaskan, regulasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ade juga menyampaikan berbagai kondisi sekaligus potensi daerah, khususnya di bidang budaya dan pariwisata yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita punya banyak potensi dan sebagian sudah masuk proposal pengajuan. Harapan kita tentu ini bisa didorong dengan kehadiran ibu di Inhu,” katanya.

Sementara it,u anggota DPD RI Sewitri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan Komite III DPD RI sekaligus menyerap masukan terkait rancangan Undang-Undang perlindungan masyarakat adat.

Menurutnya, masukan dari daerah sangat dibutuhkan agar rancangan undang-undang yang tengah disusun benar-benar mampu melindungi masyarakat adat dan aset budaya daerah.

“Karena itu kami butuh masukan. Misalnya berapa jumlah cagar budaya di Inhu, bagaimana kontribusi dan pemberdayaannya, termasuk apakah keberadaan cagar budaya ini bisa berdampak terhadap PAD daerah,” terangnya.

Sewitri pun berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI terus terjalin demi mendukung pembangunan dan penguatan budaya daerah.*