NUSADUA - Industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan kinerja solid sepanjang Januari-Agustus 2025. Hal ini disampaikan dalam 21st Indonesia Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook (IPOC 2025) yang digelar di Bali.

Para pemangku kepentingan menyoroti peningkatan produksi, konsumsi, serta ekspor, sekaligus menegaskan perlunya strategi menghadapi perubahan struktur permintaan global.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fadhil Hasan, menyampaikan bahwa produksi sawit nasional meningkat 13% dibanding periode yang sama tahun 2024, sementara konsumsi domestik naik 5%. Namun demikian, ia mencatat adanya ketidakseimbangan dalam pola ekspor.

Baca :

• » Ratusan Masyarakat Ikuti Pengobatan Tradisional Tiongkok di Maha Vihara dan PBSM
• » PHR Regional 1 Sumatra Menavigasi Tantangan Migas dengan Beragam Inovasi
• » Dinamika Kebijakan Akibatkan Keterlanjuran Perkebunan Sawit di Riau Masuk Kawasan Hutan

"Beberapa pasar utama seperti Uni Eropa dan India mengalami penurunan, mencerminkan pasar global yang semakin terfragmentasi akibat kebijakan, tarif, dan regulasi keberlanjutan," ujar Fadhil dalam paparannya.

Fadhil menambahkan bahwa ekspor sawit Indonesia justru mengalami pemulihan signifikan, tumbuh 15% pada Januari-Agustus 2025. Penguatan ekspor terjadi terutama ke Rusia, Malaysia, dan Bangladesh.

Meski demikian, melemahnya ekspor ke Uni Eropa dan India tetap menjadi perhatian karena erat kaitannya dengan isu keberlanjutan dan regulasi deforestasi yang semakin ketat.

"Industri sawit kini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Selain dinamika pasar, standar keberlanjutan di negara tujuan makin menentukan akses pasar kita," jelasnya.

*Perubahan Permintaan di Tiongkok: Dorongan terhadap Sawit Bersertifikat*

Tiongkok, salah satu pasar terbesar minyak sawit dunia, tengah mengalami perubahan struktur permintaan. Fadhil menyebut bahwa perusahaan-perusahaan besar di sana kini semakin mendorong penggunaan minyak sawit bersertifikat, terutama RSPO, meskipun belum menjadi aturan wajib pemerintah.

Perubahan preferensi tersebut dipicu oleh tuntutan rantai pasok global dan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Akibatnya, muncul dua segmen baru di pasar Tiongkok: pembeli sensitif harga serta pembeli premium yang memprioritaskan produk bersertifikat.

Menurut Fadhil, sertifikasi menambah biaya sekitar USD10 - 15 per ton, namun memberi peluang bagi produsen yang mampu memenuhi standar tersebut. Ia menegaskan bahwa pengakuan lebih luas terhadap sistem sertifikasi dalam negeri seperti ISPO akan memperkuat hubungan dagang Indonesia - Tiongkok.

*Ekonomi Tiongkok Tertekan Deflasi, Peran Beralih dari Konsumen Menjadi Pengekspor Bioenergi*

Dalam sesi yang sama, Ryan Chen dari Cargill Investments (China) Limited memaparkan bahwa ekonomi Tiongkok masih berada dalam tekanan deflasi, dengan deflator PDB yang tetap negatif. Kondisi ini menjaga harga tetap rendah dan membebani konsumsi, termasuk konsumsi minyak nabati.

“Permintaan dalam negeri masih lemah sehingga konsumsi minyak sawit belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dalam waktu dekat,” kata Chen.

Ia juga mengungkapkan bahwa ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat terus melemah sepanjang 2025, sementara kepercayaan konsumen dalam negeri belum pulih. Menurutnya, pelaku industri perlu menyesuaikan strategi karena dinamika perdagangan global, terutama hubungan Tiongkok - AS, akan sangat menentukan arah permintaan.

Chen menambahkan bahwa kapasitas pemrosesan minyak nabati di Tiongkok terus meningkat, sehingga negara tersebut mulai beralih dari peran tradisional sebagai konsumen besar menjadi penyedia dan pengolah untuk ekspor kembali.

Peluang ekspor terbuka lebar untuk produk-produk seperti Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta minyak kedelai, selama permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa tetap kuat.

"Tiongkok sedang berubah dari negara yang berfokus pada konsumsi menjadi negara pengolah dan pengekspor kembali," jelas Chen.(*)