JAKARTA — Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (15/1) pekan kemarin, di Jakarta.

Rakornas ini menjadi forum penting dalam konsolidasi kebijakan nasional, khususnya untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, termasuk Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Andi Baso Indra.

Baca :

• » Saat ‎Peringati Isra Mikraj, Bupati Inhu Tegaskan Komitmen Perbaiki Jalan
• » Pemkab Rohil Hentikan Perekrutan Tenaga Honorer Mulai 2026
• » Bupati Inhu Hadiri Penandatanganan Komitmen Penerapan Manajemen Talenta Instansi

Selain pejabat pusat, Rakornas juga diikuti para bupati, wali kota, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Bupati H. Bistamam hadir bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir, Indra Gunawan, serta unsur perencanaan daerah, menegaskan komitmen daerah dalam merespons kebijakan nasional.

Kehadiran tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperkuat stabilitas politik, ketahanan sosial, dan kohesi kebangsaan di tingkat lokal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra, menekankan bahwa Rakornas ini bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurutnya, Rakornas menjadi momentum konsolidasi nasional untuk menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran daerah agar sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia.

Rakornas kali ini diikuti lebih dari seribu peserta dari seluruh Indonesia, mencerminkan antusiasme tinggi pemerintah daerah dalam memperdalam pemahaman kebijakan nasional.

Peserta juga diharapkan mampu menyusun strategi implementatif yang relevan untuk perencanaan tahun anggaran 2026 dan 2027.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum, Bahtiar, mengapresiasi tingginya partisipasi kepala daerah, termasuk kehadiran langsung para bupati dan wali kota.

Menurut Bahtiar, forum ini memiliki signifikansi strategis sebagai ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons dinamika kebijakan politik nasional.

Ia juga menyoroti perkembangan regulasi pemerintahan daerah serta arah kebijakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang perlu dipahami bersama.

Bahtiar menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai amanat undang-undang.

Rakornas ini, lanjutnya, menjadi ruang refleksi untuk merumuskan langkah perbaikan, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Menurut Akmal, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kemampuan daerah menerjemahkan visi Presiden ke dalam program konkret.

Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, mencakup wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, penanganan konflik sosial, dan penguatan demokrasi.

Selain itu, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga disebut sebagai fondasi penting bagi stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Usai Rakornas, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperluas perspektif kebijakan serta memperkuat peran kepala daerah.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, sekaligus memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan umum mampu menjawab tantangan nyata di tengah masyarakat.*