PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau membangun dan merenovasi 26 jembatan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Program kemanusiaan ini untuk menjamin keselamatan, pendidikan, serta kelangsungan hidup masyarakat.

Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, mengatakan program ini merupakan tindak  lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pembangunan ribuan jembatan di seluruh Nusantara, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan mengeluarkan perintah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Darurat Pembangunan Jembatan. Selanjutnya diimplementasikan oleh Kapolda Riau di wilayah hukum Polda Riau.

Baca :

• » Dinas PUPR Meranti Pastikan Pembangunan Duiker Alahair Dapat Dipertanggungjawabkan
• » Plt Gubri Peringatkan Kinerja Tiga OPD
• » 500 Guru Berebut 69 Kursi Kepsek SMA/SMK Negeri Riau

Pembangunan jembatan ini bersifat berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena di Riau jembatan bukan sekadar sarana penghubung, melainkan bagian penting dari akses hidup masyarakat.

“Di Provinsi Riau, jembatan bukan hanya sebagai penghubung. Apabila akses ini terputus, maka akses hidup masyarakat akan terganggu,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).

Hengki didampingi Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol Ketut Gede Adi Wibawa, Kombes Pol Ino Harianto, Direktur Polisi Air dan Udara (Polairud), Kombes Pol Apri  Fajar Hermanto serta Kabid Humas, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.

Hengki menjelaskan, Polda Riau telah membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi, survei, dan asesmen terhadap jembatan-jembatan yang benar-benar dibutuhkan  oleh masyarakat. 

Ia menyebut, dampak terputusnya jembatan sangat luas, mulai dari pendidikan anak-anak, aktivitas berkebun, peribadatan, hingga kegiatan sosial dan ekonomi lainnya.  

“Jika jembatan rusak atau terputus, maka keselamatan masa depan dan pendidikan anak-anak  kita akan terganggu,” katanya.

Sebagai contoh, Hengki menyampaikan hasil survei di Dusun Semulut, Kecamatan Tebing  Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di lokasi tersebut terdapat sebuah sekolah dasar yang berada di dekat sungai yang kerap terlihat buaya. 

Di depan bangunan sekolah itu terpasang papan pengumuman bertuliskan "Awas ada buaya". "Jembatan yang ada dalam kondisi rusak, sehingga sangat membahayakan keselamatan anak-anak sekolah dan masyarakat," ungkap Hengki.

Berdasarkan hasil asesmen bersama masyarakat, Polda Riau menetapkan pembangunan  dan renovasi 26 jembatan, yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi. Total panjang jembatan mencapai lebih 700 meter.

Jembatan baru dibangun baik di lokasi yang sebelumnya belum memiliki jembatan maupun menggantikan jembatan lama yang mengalami kerusakan berat dan tidak memungkinkan untuk direnovasi. 

Sementara itu, 9 jembatan lainnya merupakan jembatan yang mengalami kerusakan ringan  hingga sedang dan masih dapat diperbaiki. 

"Dari jumlah tersebut, satu jembatan telah selesai dibangun, sementara jembatan lainnya masih dalam proses pengerjaan," ungkap  Hengki.

Dalam pelaksanaannya, Polda Riau membentuk Satuan Tugas Darurat Pembangunan Jembatan Merah Putih yang terdiri dari personel Polda Riau, Satuan Brimob, Direktorat Polisi Air dan Udara, serta Samapta. 

Satgas tersebut bekerja bersama masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan,  hingga perawatan jembatan. “Pembangunan ini kita lakukan bersama masyarakat. Mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, sampai perawatan jembatan,” tutur Hengki.

Dalam pengerjaannya, Polda Riau juga menerapkan konsep pentaheliks, yakni kolaborasi  antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.  

Pendanaan pembangunan jembatan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Hengki menegaskan bahwa ketika jembatan rusak dan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan, negara harus hadir, dan Polri mengambil peran untuk memastikan masyarakat dapat hidup, belajar, dan beraktivitas secara aman.

“Ini adalah kerja sama kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha,  dan media. Kita bersama-sama melaksanakan operasi kemanusiaan agar atensi Presiden  terkait pembangunan infrastruktur jembatan di seluruh Indonesia dapat terwujud, khususnya di wilayah hukum Polda Riau,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh proses pembangunan diperkirakan akan memakan waktu sekitar  satu bulan, dan diharapkan dapat segera diresmikan setelah selesai. 

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol Ketut Gede Adi Wibawa, menyebut 26 jembatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. 

Wilayah dengan jumlah pembangunan jembatan terbanyak berada di Kabupaten Indragiri  Hulu, yakni sebanyak empat jembatan, terdiri dari dua jembatan baru dan dua jembatan  renovasi.

Di Kabupaten Kampar dibangun dua jembatan, Rokan Hulu dua jembatan, Rokan Hilir  tiga jembatan, Indragiri Hilir dua jembatan, Siak dua jembatan Pelalawan dua jembatan,   Kota Dumai: satu jembatan.

Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi dibangun dua jembatan, Kepulauan Meranti tiga  jembatan, Bengkalis dua jembatan dan Polresta Pekanbaru satu jembatan.

"Jenis jembatan yang dibangun bervariasi, menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat, mulai dari jembatan beton, jembatan gantung, hingga jembatan kayu," jelas Ketut.

Ia menyebut, target pengerjaan seluruh jembatan berkisar antara dua minggu hingga dua  bulan, tergantung kondisi lapangan. "Harapkan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri," ucapnya.

Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino mengungkapkan, salah satu pembangunan jembatan  yang paling mendesak berada di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kecamatan Tanah  Merah. Jembatan tersebut merupakan jalur utama bagi anak-anak sekolah dan aktivitas  perdagangan masyarakat.

“Selama ini anak-anak sekolah harus menggunakan perahu-perahu kecil. Jika dilihat dari sisi keselamatan, risikonya sangat tinggi. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Ino.

Ia menambahkan, masyarakat setempat menyambut baik pembangunan tersebut dan telah  mengorganisasi warga secara bergantian untuk bergotong royong bersama personel Polda  Riau dan Polres setempat.

Selain pembangunan jembatan di Tanah Merah, Polda Riau juga melakukan renovasi  jembatan di sekitar SD Negeri 020 yang masih berada di wilayah Indragiri Hilir. 

Kondisi wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda, di mana saat air tidak pasang, akses  transportasi tidak dapat dilalui, sehingga masyarakat harus menunggu air pasang untuk  dapat beraktivitas.

“Kondisi sekolah di sana juga menjadi perhatian kami karena hanya ada satu sekolah.  Selain jembatan, nantinya kami juga akan melakukan perbaikan terhadap sekolah tersebut,” jelas Ino. *